BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan memberikan kompensasi bagi 312 juru parkir (jukir) yang terdampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik di Kota Bandung.
Setiap jukir akan menerima kompensasi setara upah minimum regional (UMR) selama enam bulan, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan akibat proyek tersebut.
Baca Juga: Pemkot Bandung Kesulitan Sediakan Lahan 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat
Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjelaskan, kompensasi diberikan karena para jukir tidak lagi memiliki lokasi kerja setelah area parkir mereka digunakan untuk jalur BRT.
“Untuk juru parkir ada sekitar 312 orang. Mereka akan menerima kompensasi selama enam bulan,” kata Erwin di Balai Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Erwin menambahkan, saat ini Pemkot Bandung masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait waktu pelaksanaan sosialisasi proyek BRT serta daftar penerima kompensasi yang telah diverifikasi.
“Kami sudah rapat terakhir di Balai Kota. Sekarang tinggal menunggu kabar dari Kemenhub untuk sosialisasi. Dinas UMKM juga sudah siap,” ujarnya.
Menurutnya, pencairan dana kompensasi akan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang berisi nama-nama jukir penerima manfaat.
“Begitu Kepwal turun, artinya para jukir itu sudah tidak beroperasi lagi karena lokasi parkir mereka akan digunakan untuk jalur BRT,” jelasnya.
Fokus Pembangunan dan Penanganan PKL
Erwin mengungkapkan, tahap awal proyek BRT akan terfokus di depo Cicaheum dan Leuwipanjang, dua titik utama yang akan menjadi pusat operasional layanan transportasi massal tersebut.
Sementara itu, untuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area terdampak proyek, Pemkot Bandung tidak dapat memberikan kompensasi uang karena tidak ada dalam peraturan daerah (Perda).
“PKL tidak mendapat kompensasi karena dalam perda memang tidak mengatur soal itu,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Bandung tetap berkomitmen mencari solusi agar para PKL tidak kehilangan mata pencaharian, salah satunya melalui relokasi ke lokasi yang lebih layak.
“Kita akan memanusiakan manusia. Saat ini kita sedang mencari solusi bersama World Bank dan Kemenhub untuk penanganan PKL terdampak,” kata Erwin.
Ia menjelaskan, jumlah PKL terdampak proyek BRT masih dalam proses pendataan. Berdasarkan data sementara, jumlahnya berkisar antara 280 hingga 300 orang, turun dari perkiraan awal sekitar 1.500 pedagang.
“Data terus berubah karena posisi PKL tidak menetap. Mereka berpindah-pindah, jadi datanya belum final,” tambahnya.
Antisipasi Kemacetan dan Harapan Jangka Panjang
Terkait potensi kemacetan selama pembangunan BRT, Pemkot Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi melalui rekayasa lalu lintas dan pelaksanaan proyek secara bertahap agar jalur transportasi tetap bisa warga gunakan.
“Kita sudah atur dari sisi rekayasa jalur. Pembangunannya juga bertahap, tidak langsung semua titik, jadi masih ada jalur yang bisa warga lalui,” tutur Erwin.
Ia menegaskan, keberadaan BRT harapannya menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan sekaligus memperkuat sistem transportasi publik di Kota Bandung.
“Fokus saat ini di Cicaheum dan Leuwipanjang. BRT ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan kendaraan di Bandung,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 yang terdampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT)){kind=link}