PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pengelolaan dan penggunaan dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai, transparansi dalam pelaporan keuangan BUMD masih minim dan perlu dibuka agar bisa diawasi secara maksimal oleh masyarakat.
Tokoh masyarakat Padaherang, Apudin, mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membuka akses informasi terkait penggunaan dana yang bersumber dari penyertaan modal daerah. Menurutnya, masyarakat selama ini tidak mengetahui secara pasti jumlah BUMD yang beroperasi serta besaran dana yang telah digelontorkan pemerintah daerah.
Baca Juga: Tiga Ekor Domba di Pangandaran Terjangkit Penyakit Orf
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran BUMD sangat penting agar publik bisa tahu ke mana dana digunakan. Serta memastikan setiap program dan investasi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Apudin, Selasa (28/10/2025).
Ia menilai, BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, hingga energi. Namun, minimnya informasi publik mengenai alokasi anggaran dan hasil kegiatan BUMD menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.
Apudin meminta Pemkab Pangandaran melalui instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan keuangan BUMD. Ia juga mendorong agar laporan penggunaan dana disampaikan secara berkala dan terbuka kepada publik.
“Keterbukaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan BUMD. DPRD dan inspektorat juga harus memperketat pengawasan terhadap setiap proyek yang dibiayai dana BUMD agar tidak terjadi kebocoran anggaran seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Apudin berharap kebijakan transparansi ini dapat segera terealisasikan sebagai langkah nyata membangun akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan keuangan daerah.
“Transparansi adalah kunci utama untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan keterbukaan laporan keuangan, harapannya BUMD Pangandaran dapat semakin optimal dalam mengelola potensi daerah serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Sajidin)
 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi sorotan publik){kind=link}