Ning Wahyu Apresiasi Komitmen Gubernur Jabar Bangun Iklim Usaha Sehat dan Berkeadilan

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menggelar Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah di El Hotel Bandung, Kamis (23/10/2025). Kegiatan dihadiri Gubernur Jawa Barat dan jajaran Kepala Dinas, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), para akademisi, para pengusaha dari berbagai negara, Pengurus APINDO Jabar serta Kabupaten/Kota se-Jabar, Anggota Luar Biasa APINDO Jabar, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam forum tersebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan jika perusahaan harus dapat beroperasi dengan baik melalui dukungan infrastruktur yang memadai seperti sambungan listrik, gas, jalan dan infrastruktur lainnya. Tak hanya itu, negara wajib hadir untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan kepada rakyat.

BACA JUGA: KDM Dorong Pangandaran Kembangkan Karakter Seni Seperti Bali

“Contohnya pada perusahaan sektor air mineral, negara seharusnya melakukan tiga hal penting dengan uang pajak dari perusahaan yaitu membangun infrastruktur air bersih dan pertanian di seluruh area sekitar perusahaan, melakukan reboisasi hutan sebagai sumber utama air, serta membangun infrastruktur jalan yang memadai di sekitar wilayah operasi perusahaan. Kalau tiga hal itu dilakukan, maka warga merasakan manfaatnya. Itulah bukti bahwa negara hadir,” kata Gubernur yang akrab disapa KDM itu.

Gubernur Jabar menuturkan, mulai tahun 2026, pemerintah akan mengatur distribusi pajak secara lebih adil dengan memetakan desa-desa di sekitar industri sehingga tidak ada lagi desa miskin di sekitar pabrik yang membayar pajak. Dengan demikian, pajak yang dipungut dari perusahaan akan kembali kepada wilayah sumbernya dan masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat dari aktivitas industri.

“Ini akan jadi prioritas. Saya tidak mau lagi melihat situasi di mana pabrik membayar pajak setiap tahun triliunan atau ratusan miliar, tetapi desa tempat pabrik itu berada tetap miskin, tidak punya air bersih, anak-anaknya tidak sekolah, rumah-rumahnya kumuh. Pajak itu harus kembali kepada wilayah di mana perusahaan itu berada. Harus kembali ke masyarakat di sekitar sumber pajak,” kata Dedi.

Gubernur pun menegaskan pentingnya perusahaan untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam hal pembayaran pajak karena masih terdapat sejumlah perusahaan yang menjalankan kegiatan industri di Jabar namun membayar pajak di luar wilayah Jabar. Untuk itu, Gubernur meminta agar perusahaan yang beroperasi di Jabar juga membayar pajaknya di Jabar.

“Ini demi terwujudnya keadilan fiskal dan kemajuan daerah,” Gubernur Jabar menegaskan..

Dalam forum tersebut, Gubernur Jabar berdialog langsung dengan para pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai keluhan pengusaha ditanggapi Gubernur Jabar secara langsung dan meminta APINDO Jabar mendata serta mengidentifikasi seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha di berbagai daerah agar dapat segera dilaporkan dan dicarikan solusi bersama secara konkret.

“Saya sudah meminta kepada Ketua APINDO Jabar untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha. Jadi kalau ada perusahaan di Jabar yang mengalami kendala, segera sampaikan kepada saya agar bisa kita carikan solusinya,” kata Dedi.

Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu mengapresiasi kehadiran Gubernur Jabar Dedi Mulyadi serta pihak terkait lainnya dalam forum tersebut. Hal ini merupakan hal yang sangat dinantikan para pengusaha baik di dalam maupun luar negeri, khususnya di Jawa Barat.

“Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan yang dihadapi dunia usaha akhirnya bisa disampaikan, sekaligus mendengarkan langsung arahan, gagasan serta komitmen Gubernur Jabar dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” kata Ning Wahyu.

Ketua APINDO Jabar mengapresiasi langkah Gubernur Jabar yang akan melakukan reformasi birokrasi perizinan agar lebih efisien. Termasuk dalam hal yang terkait isu lingkungan.

“Pak Gubernur mencontohkan, perusahaan berisiko rendah seperti pabrik yang menjahit baju tidak semestinya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah juga akan mengklasifikasikan risiko industri secara jelas agar perizinan bagi industri berisiko rendah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” Ning menjelaskan.

Ning Wahyu pun menyambut baik gagasan Gubernur Jabar yang berpandangan agar penetapan upah oleh Pemerintah tidak perlu lagi menggunakan skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tiap daerah, melainkan cukup satu yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk membedakannya, penyesuaian upah dapat dilakukan berdasarkan sektor industri melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja yang disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan masing-masing sektor industri.

Dalam hal rekrutmen tenaga kerja, lanjut Ning, Gubernur Jabar telah meluncurkan aplikasi ‘Nyari Gawe’ untuk membantu pengusaha mendapatkan SDM berkualitas sekaligus memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mengantre atau menyerahkan berkas lamaran langsung ke pabrik karena seluruh proses rekrutmen dapat dilakukan secara online.

“Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meminimalkan praktik percaloan tenaga kerja yang masih terjadi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Saya mengimbau seluruh perusahaan di Jabar, khususnya anggota APINDO, mendukung dan memanfaatkan kemudahan kemudahan yang ada di aplikasi ‘Nyari Gawe’ ini dengan mendaftarkan perusahaannya serta mengunggah lowongan pekerjaan yang tersedia,” Ning Wahyu menegaskan.

(ageng)