BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/10/2025) kemarin.
Menurut Gubernur Jabar, Dia meminta BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Daerah Provinsi.
BACA JUGA:
Gubernur Jabar Siap Bebaskan Lahan untuk Koperasi Merah Putih
“Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan adalah BPK. Karena punya kewenangan melakukan audit,” kata Dedi Mulyadi.
KDM mengatakan, dari hasil audit BPK akan diketahui bahwa Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak.
Saat ini, audit keuangan Pemprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan.
“Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, memiliki perencanaan keuangan yang baik, memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
BPK juga menilai apakah Pemprov Jabar melakukan belanja dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut KDM, hal ini yang menjadi orientasi. Sehingga hasil belanja dapat dimanfaatkan publik.
BACA JUGA:
Gubernur Jabar: 2026 Akses Listrik untuk Warga Merata
Gubernur Jabar menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik. Di mana belanja Pemprov Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.
(Bambang Fouristian)
 mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat){kind=link}