DEPOK,FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) akan mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemrpov. Kebijakan tersebut diambil untuk menyesuaikan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut KDM, pengaturan waktu kerja pegawai akan mengurangi beban pengeluaran Pemprov Jabar.
BACA JUGA:
Dedi Mulyadi Tantang Menteri Purbaya Buka Data Daerah yang ‘Parkir’ APBD dalam Deposito
“Pegawai akan kita atur (waktu kerja) karena semakin banyak pegawai masuk, semakin tinggi beban biaya,” kata Gubernur Jabar usai menghadiri “Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian” di Makara Art Center (MAC) Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Selasa (21/10/2025).
Pemprov Jabar juga merespons pemangkasan TKD dengan mengubah kultur birokrasi. Contohnya, mengurangi perjalanan dinas dan belanja rutin pemerintah.
“Seluruh dana perjalanan dinas kita hanya sisakan 25 persen sampai 10 persen. Termasuk listrik dan air,” ucap KDM.
Meski demikian, KDM memastikan pemangkasan TKD tidak akan berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. Meskipun anggaran berkurang, kinerja pegawai akan tetap baik.
Pemangkasan TKD juga tidak akan mempengaruhi pembangunan. Anggaran untuk pembangunan justru dinaikkan 50 persen. Pemdaprov Jabar akan menghadirkan fasilitas umum baru.
Dedi Mulyadi mengatakan, sebagai gubernur harus menerima keputusan pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Gubernur Jabar Siap Bebaskan Lahan untuk Koperasi Merah Putih
“Karena kita sebagai gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat ya harus menerima keputusan apa pun. Tetapi seluruh keputusan itu juga kita tidak hanya sekedar menerima, kita harus mengubah diri, pola pikir dan cara bertindak,” tutup Dedi.
(Bambang Fouristian)
 akan mengatur waktu kerja para pegawai di lingkungan Pemrpov. Kebijakan tersebut diambil){kind=link}