spot_img
Selasa 21 Oktober 2025
spot_img

Pemkot Bandung Pastikan Pemangkasan Dana TKD Tak Ganggu Layanan Dasar Masyarakat

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan kebijakan efisiensi anggaran akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak akan memengaruhi layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengungkapkan, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2025, dana TKD Kota Bandung mengalami pengurangan sekitar Rp658 miliar.

Baca Juga: AHY Gelar “Run Fun Sports” di Bandung, Sediakan Hadiah Umrah untuk Enam Peserta Beruntung

“Memang ada pengurangan, tapi kami pastikan tidak berdampak pada layanan dasar masyarakat,” ujar Erwin, Senin (21/10/2025).

Dari total dana yang dipangkas, sekitar Rp205 miliar sudah memiliki peruntukan khusus, sementara lebih dari Rp400 miliar tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Efisiensi Anggaran di Sektor Non-Prioritas

Erwin menjelaskan, Pemkot Bandung melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Beberapa di antaranya mencakup pengurangan anggaran makan-minum (mamin), perjalanan dinas luar kota dan luar negeri, serta penghentian pembelian kendaraan dinas baru.

Selain itu, penghematan juga dilakukan melalui langkah sederhana seperti pemadaman listrik di kantor yang tidak digunakan.

“Kita tertibkan penggunaan energi. Kalau pegawai sedang tidak di tempat, ya kita matikan listriknya,” ujarnya.

Dorong PAD untuk Tutup Kekurangan

Erwin menambahkan, selain efisiensi, Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menutupi kekurangan akibat pemangkasan dana TKD.

“Di satu sisi kita berhemat, di sisi lain kita tingkatkan PAD agar keseimbangan fiskal tetap terjaga,” katanya.

Fokus pada APBD dan Pelayanan Publik

Menanggapi laporan Kementerian Dalam Negeri terkait dana pemerintah daerah yang mengendap di Bank Indonesia senilai Rp233 triliun, Erwin menegaskan hal itu berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Itu urusan pusat. Kami fokus pada pengelolaan APBD Kota Bandung agar tetap optimal meski ada tantangan pemangkasan anggaran,” jelasnya.

Erwin memastikan, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, realisasi APBD Kota Bandung tetap berjalan sesuai peruntukannya, dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat menjadi prioritas utama.

“Kami tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Jadi, meski ada pemangkasan, kebutuhan dasar warga Bandung akan tetap terpenuhi,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

spot_img

Berita Terbaru