GARUT,FOKUSJabar.id: Pemkab Garut Jawa Barat (Jabar) menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Upaya tersebut diwujudkan dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank) untuk menggarap strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
BACA JUGA:
Bupati Garut Minta SKPD Optimalkan Aplikasi Srikandi
Kolaborasi strategis ini dibahas dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/10/2025) kemarin.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyatakan, peningkatan PAD merupakan fokus utama, mengingat keterbatasan PAD Garut sebelumnya.
Dia merasa terhormat atas dukungan dari dua lembaga bergengsi (tingkat nasional maupun internasional) dalam membantu peningkatan pendapatan fiskal di Garut.
“Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami kedatangan dua tim yang mempunyai peran besar di Indonesia. Yakni, Bappenas dan World Bank untuk membantu peningkatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” kata Syakur.
Bupati memaparkan, Kabupaten Garut telah mengalami perubahan signifikan sejak penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir pada tahun 2017.
Pembangunan infrastruktur besar seperti jalan poros dan jalan utama serta masifnya pembangunan real estate dan pemukiman diprediksi akan berdampak positif pada PBB-P2.
BACA JUGA:
Bupati Garut Blak-blakan Kekurangan Inspektur dan Kompetensi ASN
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Garut berencana menaikkan NJOP dengan strategi khusus.
“Kita akan coba menaikkan NJOP dengan perhitungan bahwa yang (pajaknya) Rp25 ribu tidak akan terdampak secara serius karena kita akan turunkan persentasenya,” jelas Bupati.
Garut Jadi Lokasi Percontohan World Bank
Perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, Griya Rufianne menjelaskan, fokus pada PBB-P2 dikarenakan secara global pajak bumi dan bangunan atau pajak properti merupakan jenis pajak yang sangat stabil dan objeknya tidak berpindah.
Menariknya, Garut bersama Kota Bandung terpilih menjadi lokasi uji coba (piloting) pertama di Indonesia untuk implementasi panduan diagnosis potensi pajak properti yang diterbitkan Bank Dunia secara global.
Perwakilan Bappenas RI, Tari Lestari menegaskan, kolaborasi ini sejalan dengan amanat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pilar kebijakan fiskal,” tutur Tari.
BACA JUGA:
Bupati Garut: Masjid Tempat Strategis Tingkatkan Peradaban
Dia menambahkan, penataan keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan daerah menjadi landasan Bappenas hadir dan melanjutkan studi tersebut. Hal itu tertuang dalam RPJPN 2025-2026.
Kegiatan FGD diharapkan dapat menghasilkan diagnosis yang akurat mengenai potensi PBB-P2 di Kabupaten Garut. Sehingga Pemkab Garut dapat mengambil kebijakan publik yang tepat untuk memperkuat kemandirian fiskalnya.
(Y.A. Supianto)
 menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut diwujudkan){kind=link}