BANDUNG,FOKUSJabar.id: Upaya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif kembali membuahkan hasil manis. Pada triwulan III tahun 2025, Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.
Laporan realisasi investasi dari Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat (17/10/2025), menunjukkan bahwa total investasi nasional pada periode ini mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen berdanding dengan periode yang sama tahun 2024. Capaian tersebut sudah memenuhi 75,3 persen dari target nasional 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.
Baca Juga: Pemkot Bandung Tegas Tertibkan Reklame, Tak Ada Lagi Izin di Trotoar dan Median
Jawa Barat Kokoh di Puncak
Dari total tersebut, Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp77,1 triliun, menempatkannya di posisi teratas secara nasional. Di bawahnya menyusul DKI Jakarta (Rp63,3 triliun), Sulawesi Tengah (Rp33,4 triliun), Banten (Rp30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp30,4 triliun).
Jawa Barat juga menjadi penyumbang terbesar investasi dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp41,8 triliun atau 15 persen dari total nasional. Menyusul DKI Jakarta sebesar Rp40,8 triliun (14,6 persen) dan Kalimantan Timur Rp23,5 triliun (8,4 persen).
Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA), Jabar masih menjadi primadona dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7 persen). Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tengah (USD 2 miliar), DKI Jakarta (USD 1,4 miliar), Maluku Utara (USD 1 miliar), dan Banten (USD 0,8 miliar).
Iklim Investasi Ramah dan Cepat
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta para pelaku usaha dan industri yang telah berkolaborasi menjaga kepercayaan investor.
Menurutnya, kunci keberhasilan Jawa Barat adalah menciptakan iklim investasi yang ramah, efisien, dan pasti.
“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi bisa tumbuh? Harus ramah. Caranya, perizinan harus cepat, infrastruktur harus kuat, dan keamanan harus terjaga. Pemprov Jabar sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ujar Dedi.
Perangi Premanisme dan Buka Layanan Aduan
Dedi juga menyoroti tantangan ke depan, seperti premanisme di kawasan industri yang berpotensi mengganggu kenyamanan investor. Ia memastikan akan mengambil langkah tegas.
Pemerintah Provinsi Jabar, kata Dedi, akan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk membuka layanan aduan cepat tanggap bagi perusahaan, agar setiap laporan gangguan keamanan atau ketenagakerjaan bisa segera ditangani.
“Pemerintah tidak boleh hanya memungut pajak, tapi juga harus hadir memberi rasa aman. Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota harus punya layanan aduan bagi semua perusahaan,” tegasnya.
Langkah tersebut, lanjutnya, menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus menjaga iklim investasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, sehingga mampu menarik lebih banyak investor domestik maupun asing di masa mendatang.
 Dedi Mulyadi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif kembali membuahkan hasil manis){kind=link}