GARUT,FOKUSJabar.id: Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai garda terdepan dalam menjaga kemandirian pangan daerah dan stabilitas harga komoditas pertanian.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pengarahan kepada para penyuluh di SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: PMI Asal Garut Sakit di Arab Saudi, Pemkab Bergerak Cepat Fasilitasi Pemulanga
“PPL adalah ujung tombak pemerintah. Mereka bertugas memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, dan teknologi kepada para petani agar produktivitas bisa terus meningkat,” ujar Syakur Amin.
Bupati juga menekankan agar para penyuluh tidak hanya fokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga tanggap terhadap dinamika harga pangan. Menurutnya, kestabilan harga menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi.
“Kalau inflasi naik, yang paling terdampak adalah masyarakat miskin. Karena itu, harga harus dijaga agar tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal,” tegasnya.
Langkah Tegas Atasi Masalah Pupuk dan Kekurangan Penyuluh
Menanggapi keluhan petani soal harga pupuk yang kerap tidak sesuai ketentuan, Bupati Syakur akan mengambil langkah cepat dengan memanggil para distributor pupuk untuk berdialog bersama instansi terkait.
“Saya akan minta Kepala Dinas Pertanian mengundang para distributor pupuk, juga pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Ini penting karena sudah menjadi amanat undang-undang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, melaporkan bahwa berkat kerja keras PPL, produksi gabah di Kabupaten Garut meningkat 15 persen.
Namun, Haeruman juga mengungkapkan tantangan besar di sektor SDM. Saat ini Garut baru memiliki 258 PPL, sedangkan idealnya masih dibutuhkan tambahan sekitar 268 penyuluh sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2013.
Selain itu, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 juga menjadi tantangan baru, karena mengatur penarikan seluruh PPL ASN ke pemerintah pusat mulai 1 Januari 2026, termasuk 174 penyuluh yang bertugas di Garut.
Haeruman berharap, para penyuluh tetap solid dan berkolaborasi dengan Pemkab Garut di masa transisi tersebut. Ia juga meminta dukungan Bupati untuk mempercepat sertifikasi 42 aset Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan memperkuat pembinaan agar Lembaga Ekonomi Kelompok (KEP) bisa naik kelas menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
(Y.A. Supianto)
