PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Senin (6/10/2025).
Pertemuan tersebut digelar sebagai bentuk perjuangan para guru madrasah untuk menyuarakan aspirasi dan meminta agar pemerintah pusat menghapus kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap guru honorer di lembaga pendidikan madrasah swasta.
BACA JUGA: Pangandaran Kembali Jadi Magnet Wisatawan di Akhir Pekan
Dalam audiensi itu, para guru mengungkapkan adanya kesenjangan perlakuan antara guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer di madrasah swasta. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun belum memperoleh kesejahteraan layak ataupun kesempatan diangkat menjadi ASN maupun PPPK.
“Banyak rekan kami yang sudah lebih dari 10 bahkan 20 tahun mengajar di madrasah swasta dengan penghasilan seadanya. Namun ada guru di sekolah negeri yang baru dua tahun mengajar, sudah bisa diangkat menjadi PPPK. Ini bentuk ketimpangan yang sangat mencolok,” ungkap salah satu perwakilan PGM dalam audiensi.
Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Nurdin, yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap perjuangan guru madrasah.
“Kami di DPRD Pangandaran mendukung penuh perjuangan guru madrasah. Mereka memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral generasi bangsa. Sudah sepantasnya guru madrasah memperoleh perhatian dan kesejahteraan yang setara,” tegas Asep.
Sementara itu, Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zenal Aripin, menegaskan perjuangan ini bukan hanya untuk guru madrasah di Pangandaran. Tetapi juga untuk seluruh guru madrasah di Indonesia yang masih menghadapi ketidakadilan serupa.
“PGM akan terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan guru madrasah. Kami ingin pemerintah meniadakan diskriminasi antara guru negeri dan guru madrasah swasta. Karena semua guru adalah pejuang pendidikan bangsa yang patut dihargai,” ujarnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. PGM berharap, dukungan DPRD Pangandaran menjadi langkah awal menuju kebijakan yang lebih adil. Kemudian dapat berpihak pada guru madrasah di seluruh Indonesia.
(Sajidin)
 Indonesia Kabupaten Pangandaran melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pangandaran){kind=link}