PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, dan Banjar, memicu kekhawatiran serius di Kabupaten Pangandaran.
Sekretaris DPD KNPI Pangandaran, Tian Kadarisman, menegaskan bahwa program MBG sejatinya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun, insiden keracunan di daerah lain menjadi alarm bagi Pemda dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga: Cuaca Bersahabat, Nelayan Pangandaran Panen Hasil Laut
“Kami dari KNPI mendesak adanya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG di Pangandaran. Ini bukan lagi sekadar soal gizi, tapi sudah menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” tegas Tian, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, ada tiga aspek krusial yang harus segera diperbaiki dan diawasi ketat:
- Higiene & Sertifikasi Dapur. KNPI meminta Dinas Kesehatan rutin melakukan uji kelayakan dapur SPPG serta memperketat pelatihan keamanan pangan bagi semua penjamah makanan, bukan hanya kepala dapur.
- Kontrol Waktu Distribusi. Protokol ketat terkait waktu maksimal pendistribusian makanan wajib dipatuhi agar makanan tidak dibiarkan terlalu lama hingga memicu keracunan.
- Transparansi Bahan Baku. Orang tua dan komite sekolah harus diberi akses informasi terkait sumber serta kualitas bahan makanan agar ada jaminan keamanan dan kepercayaan publik.
Tian juga menekankan, jika kasus serupa terjadi di Pangandaran, maka investigasi harus dilakukan transparan tanpa intervensi pihak manapun. Ia pun mengingatkan bahwa peran kepala sekolah, komite, dan orang tua menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya program.
“Program ini bertujuan baik, tetapi pelaksanaannya tidak boleh ceroboh. Pangandaran harus belajar dari kasus di daerah lain. Keselamatan siswa adalah prioritas utama, jangan sampai program ini justru menimbulkan trauma dan mengancam nyawa anak-anak kita,” pungkasnya.
(Sajidin)
 di Kabupaten Bandung Barat,){kind=link}