BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah drastis untuk mengencangkan ikat pinggang anggaran daerah pada tahun 2026. Keputusan ini dipicu oleh pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang sangat signifikan, mencapai angka fantastis, Rp2,458 triliun.
Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa penurunan tajam ini membuat proyeksi awal APBD Jabar 2026 yang semula Rp31,1 triliun kini harus dipangkas hingga menjadi Rp28,6 triliun. Ia menyebut, kerugian terbesar berasal dari anjloknya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dari Rp2,2 triliun menjadi hanya Rp843 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp276 miliar, yang biasanya vital untuk pembangunan jalan, irigasi, dan ruang kelas, resmi dihapus total oleh Pusat.
“Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas Tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Turun Langsung Redam Kericuhan Demo di Depan DPRD Jabar
Meskipun menghadapi hantaman defisit yang besar, menegaskan bahwa ia tidak akan mengorbankan layanan dasar dan infrastruktur publik.
“Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, layanan kesehatan, dan irigasi tidak boleh berkurang,” ujarnya.
Untuk menambal kekurangan lebih dari Rp2 triliun, Pemprov Jabar harus melakukan efisiensi besar-besaran. Salah satu dampak paling terasa adalah pemangkasan belanja pegawai sebesar Rp768 miliar. Imbasnya, Pemprov Jabar secara resmi menunda pengangkatan CPNS baru pada tahun 2026. KDM beralasan, tanpa adanya kegiatan pembangunan akibat minimnya anggaran, PNS yang ada saat ini pun berpotensi menganggur karena tidak memiliki pekerjaan.
Selain itu, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota juga dipangkas tajam, dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja hibah ke instansi dan organisasi masyarakat juga dikurangi, dengan kebijakan mendesak pengalihan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) menjadi beasiswa langsung kepada siswa yang kurang mampu.
Strategi efisiensi ekstrem pun diterapkan pada pos belanja barang dan jasa, yang ditargetkan turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun. Ia menginstruksikan langkah penghematan ketat, termasuk mewajibkan seluruh kantor dinas Pemprov Jabar mematikan listrik, AC, dan air jika ruangan tidak digunakan atau di luar jam kerja. Bahkan, anggaran jamuan makan sebesar Rp5 miliar di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar dipangkas habis.
BACA JUGA: Bandung Kulon Tertib, Bersih dan Produktif Lewat Kolaborasi
“Enggak ada katering,” kata Dedi, menginstruksikan agar kebutuhan jamuan makanan diganti dengan memasak langsung menggunakan jasa juru masak, yang dinilai lebih efisien.
Dedi memastikan bahwa penurunan anggaran dari pusat ini tidak akan mengubah komitmen pihaknya untuk tetap mengutamakan belanja publik.
“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” pungkasnya.
