PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Pangandaran terus menjadi sorotan. Persoalan ini bukan hanya terkait ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, tetapi juga berdampak pada lingkungan, persaingan antar nelayan tradisional, hingga citra sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.
Menanggapi dinamika tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al-Farabi Pangandaran menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Upaya Menjaga SITKAMTIBMAS di Tengah Polemik KJA di Kabupaten Pangandaran”, Selasa (23/9/2025) di Sunway Sunday Cikembulan.
Baca Juga: Kasus Kematian Pasien ODGJ Pangandaran, Kuasa Hukum Minta Izin Yayasan Himatera Dicabut
FGD menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kapolres Pangandaran, Dandim 0625, Ketua HNSI Pangandaran, serta Koordinator FKP2WP. Diskusi membahas secara terbuka dampak KJA dari berbagai sisi, mulai keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan wilayah, kehidupan nelayan, hingga keberlanjutan pariwisata.
Hasil forum mengungkap bahwa KJA memiliki dua sisi yani memberi manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, namun juga menimbulkan masalah berupa kerusakan lingkungan, gesekan antar nelayan, serta potensi menurunnya daya tarik wisata. Jika tidak dikelola baik, kondisi tersebut berisiko memicu konflik sosial.
Sekretaris Komisariat PMII STITNU Al-Farabi, Anwar Purnawijaya, menegaskan bahwa PMII memilih berada di jalur tengah.
“Menjaga kondusifitas SITKAMTIBMAS lebih penting daripada mempertajam perbedaan. Kami tidak berpihak pada menolak atau mendukung. Melainkan berusaha memastikan setiap persoalan disikapi dengan sehat, rasional, dan tetap mengutamakan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Kesepahaman forum menekankan pentingnya sinergi multipihak Polri, TNI, pemerintah daerah, nelayan, pelaku wisata, ormas, hingga mahasiswa. Untuk membangun komunikasi dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan.
Melalui forum ini, PMII menegaskan komitmennya sebagai organisasi independen yang hadir sebagai penyejuk di tengah perbedaan. FGD juga diharapkan menjadi contoh bagaimana isu lokal dapat dikelola secara konstruktif demi menjaga harmoni sosial di Pangandaran.
(Sajidin)
 di perairan Pangandaran terus menjadi sorotan. Persoalan ini bukan hanya terkait ekonomi dan){kind=link}