BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, bergerak cepat dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi mengenai polemik tunjangan perumahan anggota dewan. Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi yang diminta oleh Kemendagri terhadap tunjangan tersebut.
MQ Iswara menyatakan, DPRD Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan ke Kemendagri.
“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri,” ujar Iswara Selasa (10/9/2025).
BACA JUGA: Segini Besaran Tunjangan Rumah DPRD Kota Bandung
Evaluasi ini dinilai tepat waktu karena berbarengan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat, yang saat ini sedang dalam proses penilaian di Kemendagri. Iswara menegaskan bahwa DPRD Jabar berkomitmen penuh untuk melakukan evaluasi.
“Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu,” kata dia.
Iswara menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menginstruksikan agar seluruh tunjangan perumahan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dievaluasi.
BACA JUGA: DPRD Jabar Setujui penerbitan PD baru
“Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi,” ucap dia.
Saat ditanya kapan hasil evaluasi akan dikeluarkan, Iswara mengungkapkan bahwa Kemendagri akan menunggu seluruh hasil evaluasi dari setiap provinsi masuk terlebih dahulu. Ia kembali menekankan bahwa Jawa Barat adalah yang pertama menyerahkan laporan tersebut.
