BANDUNG,FOKUSJabar.id: Momen kebersamaan antara Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bale Bandung, Doni Haryono Setyawan, dalam acara pisah sambut Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Selasa (9/9/2025) kemarin.
Keduanya yang duduk berdampingan dinilai sarat makna dan menimbulkan beragam tafsir di tengah sorotan terhadap penanganan kasus hukum di daerah.
Acara yang berlangsung di Makodim 0624 Kabupaten Bandung itu menjadi ajang silaturahmi lintas institusi. Forkopimda Kabupaten Bandung hadir lengkap untuk menyambut Letkol Kav. Samto Betah sebagai Dandim baru menggantikan Letkol Inf. Tinton Amin Putra.
Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mendukung program pembangunan nasional.
“Alhamdulillah program ketahanan pangan di Kabupaten Bandung terkendali dengan baik. Kami Pemerintah Kabupaten Bandung siap mengawal dan menyukseskan program Presiden untuk Indonesia maju,”kata Dadang.
Kehadiran Kajari dalam acara tersebut dianggap sebagai simbol soliditas Forkopimda. Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan dampaknya terhadap objektivitas dan independensi aparat penegak hukum di Kabupaten Bandung.
Sorotan publik semakin tajam setelah Kejari Bale Bandung sebelumnya menyatakan akan menetapkan tersangka dalam sebuah kasus dugaan pidana dalam kurun dua minggu pasca rilis pers terakhir. Hingga kini, janji itu belum terealisasi. Penundaan ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat maupun para vendor yang merasa dirugikan oleh lambannya proses hukum.
Kondisi tersebut diperparah dengan sikap Kajari yang tidak hadir langsung dalam audiensi bersama puluhan LSM di Bale Bandung. Alih-alih menemui massa, Kajari mendelegasikan pertemuan kepada Kasipidum. Di saat bersamaan, Kajari justru menghadiri kegiatan konsolidasi Forkopimda dan ASN Pemkab Bandung di Gedung Moch. Toha.
Keputusan itu dinilai sebagian pihak sebagai bentuk keberpihakan simbolik yang menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus.
Dalam jumpa pers di sebuah kafe di Kota Bandung, Selasa (10/9/2025), Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Dugaan Korupsi PT BDS, Yunan Buwana, meminta Kajari untuk menjaga jarak dengan kegiatan seremonial Forkopimda.
“Seharusnya kegiatan seperti itu cukup diwakili oleh Kasi Intelijen. Kajari mesti menahan diri agar institusi kejaksaan tetap independen,” tegas Yunan.
Ia mencontohkan sikap mantan Kajati Jabar, Dr. Feri Wibisono,yang menurutnya konsisten menjaga jarak dari eksekutif.
“Beliau tidak pernah hadir dalam acara Forkopimda di era Gubernur Aher. Semua selalu diwakilkan Asintel, demi menjaga marwah kejaksaan agar tidak terlihat dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.
Yunan menambahkan, kedekatan simbolik Kajari dengan Bupati Bandung melukai perasaan masyarakat yang tengah menanti kepastian hukum dalam kasus dugaan korupsi PT BDS. Ia bahkan menyebut, kasus itu berpotensi menyeret pihak-pihak dekat Bupati.
“Lebih baik kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar independensi kejaksaan tetap terjaga. Masyarakat ingin melihat kejaksaan tegak lurus dalam penegakan hukum,”ucapnya.
Hal senada diungkapkan perwakilan LSM lainnya. Mereka menegaskan, proses hukum harus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari pengaruh kedekatan personal maupun politik.
Foto kebersamaan Bupati dan Kajari kini menjadi simbol yang memunculkan multitafsir. Di satu sisi, ia dapat dimaknai sebagai wujud sinergi Forkopimda demi stabilitas daerah.
Namun di sisi lain, dalam konteks penanganan kasus hukum yang tengah disorot, momen itu justru memicu pertanyaan besar apakah independensi penegakan hukum di Kabupaten Bandung masih terjaga?
(Yusuf Mugni)
