BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kondisi infrastruktur jalan di Kota Bandung dinilai cukup baik. Berdasarkan hasil survei semester I tahun 2025, tercatat 90,99 persen jalan berada dalam kondisi mantap, atau tergolong baik dan sedang.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Sandi Suhendar, menyebut masih ada sekitar 9 persen jalan yang rusak dan menjadi prioritas penanganan.
Baca Juga: Di Tengah Kasus Korupsi PT BDS, Foto Mesra Bupati Bandung dan Kajari Jadi Sorotan
“Sebagian besar jalan sudah dalam kondisi baik, meski tetap ada beberapa titik yang harus segera ditangani,” ujar Sandi, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, ada dua strategi utama untuk menjaga kualitas jalan. Pertama, enam UPT yang tersebar di wilayah rutin melakukan perbaikan harian. Kedua, program overlay periodik diterapkan pada ruas yang mengalami kerusakan lebih berat.
Ia menambahkan, peran masyarakat sangat penting dalam pelaporan. Melalui aplikasi Simkuring (Sistem Informasi Manajemen Kegiatan UPT dan Monitoring), warga bisa melaporkan jalan rusak, drainase bermasalah, hingga lampu penerangan yang mati.
“Target kami, maksimal tiga hari sejak laporan diterima, lubang jalan sudah diperbaiki,” jelasnya.
Koordinasi Lintas Kewenangan
Sandi juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas kewenangan, mengingat jalan di Bandung terbagi menjadi jalan kota, provinsi, dan nasional. Forum koordinasi antara Pemkot Bandung, BPJN, dan balai jalan provinsi disebut berjalan baik sehingga masyarakat tidak perlu bingung saat melapor, karena aduan akan diteruskan sesuai kewenangan.
“Dengan sinergi pemerintah, pengawasan legislatif, dan partisipasi masyarakat, kami optimistis bisa menghadirkan jalan yang lebih mulus. Selain mendukung mobilitas, ini juga akan memperkuat daya saing Kota Bandung,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, menegaskan bahwa masalah jalan rusak tidak boleh dianggap remeh.
“Kondisi jalan berlubang bisa mengganggu kenyamanan, bahkan membahayakan keselamatan warga. Karena itu, persoalan jalan tetap menjadi perhatian utama kami di Komisi III. Penanganannya harus terencana, bukan sekadar reaktif,” ucapnya.
Agus juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Kalau regulasi sudah aman dan anggaran tersedia, pekerjaan perbaikan jalan harus benar-benar tuntas. Monitoring ke lapangan itu penting agar hasilnya dirasakan masyarakat, bukan hanya angka di atas kertas. Jalan yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjaga citra Bandung sebagai kota wisata dan pendidikan,” jelasnya.
(Yusuf Mugni)
