GARUT,FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin, Ketua DPRD dan unsur Forkopimda menemui pendemo dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut Menggugat di Lapangan Setda, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan.
BACA JUGA:
1 Ribu Mahasiswa Garut Dapat Beasiswa dari 18 Perguruan Tinggi
Bupati Garut beserta Forkopimda menyambut baik sekaligus mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tertib.
”Kami dari Forkopimda menerima ungkapan dan harapan aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat,” kata Bupati Garut.
Menurut Dia, ada beberapa poin tuntutan yang bersifat nasional dan lokal. Pihaknya telah mencapai kesepakatan bersama.
Berikut beberapa poin kesepakatan yang dibahas:
1. Transparansi Anggaran DPRD
Bupati sepakat bahwa penggunaan anggaran DPRD perlu dijabarkan secara nyata, akuntabel dan bertanggungjawab.
2. Reses Anggota Dewan
Anggota dewan akan mempertanggungjawabkan secara moral dan politis hasil reses mereka.
3. Peningkatan IPM
Pemerintah berkomitmen untuk fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satunya dengan program beasiswa 1 ribu mahasiswa.
4. Perbaikan Infrastruktur
Bupati menjanjikan perbaikan 139 jalan dan irigasi yang didedikasikan untuk kemajuan masyarakat.
BACA JUGA:
Dinsos Ajak Masyarakat Daftar BPJS PBI APBD via Polinda Garut
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat menjelaskan, poin-poin tuntuan yang berkaitan dengan Kabupaten Garut telah diakomodir oleh DPRD.
Tuntutan utama adalah transparansi kinerja dan anggaran DPRD, perbaikan kode etik dewan dan fokus pemerintah pada peningkatan IPM.
Adrian menegaskan, aksi yang melibatkan sekitar 700 massa ini berjalan kondusif.
”Garut ingin jadi contoh panggung demonstrasi yang lebih mendekatkan kepada aksi damai, tidak ada provokasi dan tidak ada anarkis atau kekerasan,” katanya.
Pihaknya meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) di Garut tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi mahasiswa ke depannya.
Adrian berharap, legislatif, eksekutif dan yudikatif dapat selalu terbuka untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.
BACA JUGA: Bupati Garut Tinjau Kesiapsiagaan Personel dan Alat Damkar
Berikut adalah poin-poin kesepakatan dari hasil pertemuan:
1. DPRD Kabupaten Garut siap melaksanakan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran melalui publikasi media
2. DPRD akan melaporkan secara tertulis hasil reses
3. DPRD segera merevisi peraturan tata tertib serta menyelesaikan peraturan tentang kode etik dan tata beracara
4. Pemerintah Kabupaten Garut akan memprioritaskan peningkatan IPM
5. Mendesak Bupati Kabupaten Garut untuk segera menyelesaikan kekosongan jabatan di setiap SKPD.
6. Menuntut (Aparat Penegak Hukum) APH Kabupaten Garut untuk menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat tanpa adanya refresifitas dan pembungkaman di ruang publik.
(Bambang Fouristian)
, Abdusy Syakur Amin, Ketua DPRD dan unsur Forkopimda menemui pendemo dari Aliansi Mahasiswa dan){kind=link}