spot_img
Senin 1 September 2025
spot_img

Mahasiswa Cipayung Plus Demo di DPRD Jabar, Tuntut Reformasi Polri dan Copot Kapolri

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Senin (1/9/2025).

Cipayung Plus merupakan gabungan organisasi ekstra kampus seperti HMI, GMNI, PMII, dan IMM. Kehadiran mereka, menurut Koordinator Lapangan Muhammad Rafli Salam, merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai gagal mengatasi persoalan bangsa.

Baca Juga: Pulihkan Kondisi Pasca Aksi, DLH Jaga Bandung Tetap Nyaman untuk Wisata

“Kehadiran kami menunjukkan bahwa pemerintah saat ini belum becus menyelesaikan masalah. Presiden justru memperketat pengamanan, itu tanda ketidakmampuan pemerintah mengurai persoalan,” tegas Rafli.

Selain itu, massa juga menyinggung kasus meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi sebelumnya. Menurut Rafli, hukuman 20 hari yang dijatuhkan kepada pelaku menunjukkan lemahnya sistem hukum di Indonesia.

“Saudara Affan hanya membuat pelaku dihukum 20 hari. Itu bukti sistem hukum kita masih korup,” ucapnya.

Dalam aksinya, Cipayung Plus mengajukan empat tuntutan utama, yakni reformasi Polri, perampasan aset, pembenahan sistem pendidikan, dan pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM.

“Empat hal itu yang kami soroti, terutama pencopotan Kapolri. Itu fokus utama kami,” jelas Rafli.

Ia menegaskan aksi tersebut berlangsung damai. Mahasiswa hanya ingin membacakan pernyataan sikap hasil konsolidasi semalam, dengan batas waktu hingga pukul 17.00 WIB.

“Kami hanya membacakan press release dan menyampaikan aspirasi secara damai. Setelah itu massa akan bubar,” katanya.

Namun Rafli menegaskan, jika tuntutan tidak direspons pemerintah, aksi serupa akan digelar dengan jumlah massa lebih besar.

“Aksi ini baru permulaan. Kalau tidak direspons, kami akan hadir dengan massa lebih banyak. Bila DPRD enggan menemui kami, itu tanda mereka tidak sanggup menampung aspirasi rakyat,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

spot_img

Berita Terbaru