BANDUNG,FOKUSjabar.id: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengakui bahwa penanganan maraknya praktik rentenir di Kota Bandung masih jauh dari optimal. Penyebabnya, jumlah personel Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir sangat terbatas dibandingkan besarnya beban kasus di lapangan.
Menurut Erwin, Satgas saat ini hanya memiliki sekitar 20 orang personel yang harus melayani seluruh wilayah Kota Bandung. Padahal, jumlah laporan yang masuk sudah mencapai 15 ribu kasus.
Baca Juga: Pemkot Bandung Fokus Tertibkan Bantaran Sungai demi Atasi Banjir
“Satgas rentenir hanya memiliki sekitar 20 orang untuk seluruh Kota Bandung. Mereka digaji sedikit di atas dua juta rupiah tanpa dana operasional. Ini jelas tidak cukup untuk menangani masalah sebesar ini,” ujar Erwin, Sabtu (9/8/2025).
Untuk memperkuat kinerja Satgas, Erwin mengusulkan setiap kecamatan memiliki minimal satu petugas khusus yang berfokus mengedukasi masyarakat. Menurutnya, edukasi yang masif sangat penting untuk mencegah praktik pinjaman berbunga tinggi ini.
“Keterbatasan sumber daya membuat gerak Satgas sangat terbatas, padahal kebutuhan di lapangan mendesak,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan struktur Satgas di tingkat kecamatan bisa digabungkan dengan program lain seperti Kampung Toleransi dan pendampingan UMKM. Selain penindakan, fungsi edukasi juga harus berjalan, termasuk menjelaskan hukum riba dari sudut pandang agama dan dampaknya bagi kehidupan sosial.
“Uang riba, meskipun bercampur dengan uang halal, tetap bisa menjerumuskan. Efeknya bukan hanya ekonomi, tapi juga batin,” katanya.
Erwin juga menyoroti dampak sosial dari praktik rentenir. Ia mencontohkan kasus di Panyileukan, di mana seorang warga menjadi korban kekerasan akibat gagal melunasi utang.
“Penagihnya bertindak seperti preman. Hawa-hawanya bukan manusiawi lagi, tapi hawa setan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Terkait jumlah laporan yang mencapai 15 ribu, Erwin mengaku belum memverifikasi secara langsung. Namun, ia mempercayai data tersebut berdasarkan informasi dari Satgas yang turun langsung ke lapangan.
“Kalau Satgas bilang benar, berarti itu memang kondisi real di lapangan. Ini jadi bahan evaluasi kami,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
