spot_img
Kamis 7 Agustus 2025
spot_img

Bupati Tak Nampak Di Audiensi, PMII Kabupaten Tasikmalaya Ancam Akan Datang Kembali Dengan Cara Berbeda

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya melontarkan kekecewaannya, atas sikap Bupati Tasikmalaya yang memilih absen di acara audiensi, Rabu (6/8/2025).

Padahal dua hari sebelum audiensi dilaksanakan, PMII telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, tertanggal 4 Agustus 2025 perihal pemberitahuan audiensi.

Namun pada kenyataannya, bupati tak hadir dan hanya diwakili oleh Asda 1 dan 2.

DPRD Dorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Akhiri Cut Off

Dalam surat nomor 093.PC-XXXI.V-02.02-053.A-I.08.25, PMII Kabupaten Tasikmalaya secara tegas mempertanyakan sejauh mana bupati memperhitungkan apa yang seharusnya menjadi kebijakan.

Di dalam surat itu pula, kumpulan aktivis mahasiswa ini mengindikasi adanya kebijakan yang dibuat hanya karena keinginan bupati tanpa mengajak pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah, dan menilai ada beberapa kebijakan yang dibuat justru hanya membuat masyarakat semakin menderita.

“Kami sangat kecewa, bupati tak hadir dengan alasan sedang berada di Jakarta. Padahal kami sebagai organisasi sudah berlayar surat sesuai ketentuan,” kata Ketua Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid.

Yang lebih kecewa, sambung Mujib, adalah tanggapan atau jawaban yang dilontarkan pihak perwakilan bupati atas beberapa poin disampaikan PMII, tidak masuk dengan kondisi yang ada, sehingga tidak dapat diterima. Contoh seperti soal pemberhentian layanan Jamkesda.

Mempertegas kekecewaannya, Mujib menyebutkan saat ini butuh pemimpin yang mau duduk bersama dan berdialog dengan seluruh organisasi termasuk PMII yang semata-mata datang untuk kepentingan membangun Kabupaten Tasikmalaya lebih baik.

“Kami dari PMII akan kembali berlayar surat karena kami ingin duduk bersama langsung dengan Bupati Tasikmalaya, atau kami datang kembali dengan cara berbeda,” ucap Mujib.

Lebih rinci ia menjelaskan, ada beberapa poin yang menjadi titik fokus PMII yang sedianya disampaikan langsung kepada bupati. Di antaranya terkait pemberhentian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Meskipun pemberhentian itu dilatarbelakangi oleh besarnya utang Jamkesda ke berapa rumah sakit termasuk rumah sakit yang berada di Bandung, tetapi pemerintah tidak seharusnya memberhentikan begitu saja tanpa didahului sosialisasi yang jelas kepada masyarakat,” ujar Mujib.

Sebab menurutnya, Jamkesda ini sangat vital keberadaannya bagi masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, sehingga harus segera dituntaskan karena lagi-lagi dari kebijakan tersebut, masyarakat menjadi korban.

Titik fokus berikutnya terang Mujib, kebijakan cut off anggaran yang dinilai telah menghambat sejumlah aspek pembangunan terutama yang bersentuhan dengan masyarakat seperti bidang pertanian.

“Kebijakan cut off ini katanya dilatarbelakangi salah satunya oleh rencana pemenuhan program prioritas pemerintah terkait infrastruktur jalan. Artinya anggaran akan lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur,” jelas Mujib.

Pada prinsipnya lanjut Mujib, PMII mendukung strategi pemerintah terutama untuk infrastruktur jalan yang memang hal itu merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Tasikmalaya ini saat ini.

“Tetapi makna kebijakan cut off ini menjadi kabur ketika ada beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan kemudian dihentikan,” ujarnya.

BACA JUGA: 

Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen

Permasalahan berikutnya, selain terkait soal perizinan minimarket yang masih semrawut juga tentang pengelolaan/manajemen aset pemerintah daerah yang buruk. Sehingga dari aset-aset yang ada saat ini, seperti keberadaan kompleks Islamic Center, tidak berkontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah.

“Ini semua harus kami sampaikan langsung kepada Bupati sehingga jelas titik fokus dari setiap kebijakan yang dikeluarkan bupati itu arahnya kemana. Kami perlu tekankan bahwa PMII Kabupaten Tasikmalaya dihuni 90 persen warga Kabupaten Tasikmalaya, jadi apa yang kami utarakan kepada pemerintah adalah hasil konsolidasi, riset dan sampling yang kami lakukan,” ujar Mujib.

(Farhan).

spot_img

Berita Terbaru