PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemasangan keramba jaring apung (KJA) oleh PT. Pasifik Bumi Samudra (PBS) di Pantai Timur Pangandaran menuai kecaman dari nelayan dan pelaku wisata. Menanggapi polemik ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat menggelar forum diskusi di kantor Samsat Pangandaran, Rabu (6/8/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala DKP Jabar Rini Cempaka, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, dan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Perusahaan PT. PBS juga turut hadir dalam dialog tersebut.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengungkapkan forum ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi DKP Jabar untuk mengambil keputusan. Menurutnya, pemasangan KJA tidak sesuai dengan regulasi dan tata ruang laut di Pangandaran.
BACA JUGA: KJA di Pantai Timur Pangandaran Melanggar Perda, DPRD Siap Tindak Tegas
“Aspek keseluruhannya harus dilihat. Perizinannya harus dicabut,” tegas Jeje.
Ia khawatir keberadaan KJA akan berdampak buruk pada lingkungan dan mengganggu sektor pariwisata.
“Sekarang izinnya tiga hektar, nanti bisa saja berkembang dan pantai akan habis,” ujarnya.
Jeje juga menambahkan bahwa KJA bertentangan dengan visi Pangandaran sebagai destinasi wisata ramah berenang dan aktivitas air, seperti water sport.
Kepala DKP Jabar, Rini Cempaka, menyatakan pihaknya telah mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak untuk mengkaji ulang perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Hasil dialog ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang paling tepat,” ujarnya.
Rini menekankan bahwa penataan ruang laut harus memberikan manfaat bagi masyarakat, pariwisata, dan perikanan. Rini menambahkan, hasil diskusi ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sementara itu, perwakilan PT. PBS, Fiar Nafy, menghormati masukan yang disampaikan. Ia menyatakan akan mengikuti aturan yang berlaku dan menunggu keputusan dari pemerintah.
BACA JUGA: Berpotensi Rugikan Masyarakat Pangandaran, Ketua DPRD Minta Aktivitas KJA Disetop
“Kami akan mengikuti keputusan dan aturan main yang sudah ada. Pencabutan izin dan surat pemberhentian juga kan belum ada, jadi kita tetap berjalan normal saja,” katanya.
Susi Pudjiastuti: Perizinan KJA Tak Benar
Sementara itu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang turut hadir dalam diskusi ini, secara tegas menyatakan bahwa perizinan KJA tersebut tidak benar.
“Izin itu keluar, itu gila. Seharusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran, jarak pemasangan KJA yang hanya 200 meter dari bibir pantai,” kata Susi.
(Sajidin)
 oleh PT. Pasifik Bumi Samudra (PBS) di Pantai Timur Pangandaran menuai kecaman dari nelayan){kind=link}