BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tim Pembina Samsat Jabar kini berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Tim yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Polda Jabar, dan Jasa Raharja ini telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baru.
Tujuan utamanya adalah memperjelas alur kerja, menyamakan persepsi, dan memberikan layanan yang lebih profesional serta efisien.
SOP yang baru ini akan mencakup seluruh layanan Samsat, mulai dari penerbitan STNK, mutasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), hingga layanan pengaduan.
BACA JUGA: Penerimaan Pajak Kendaraan Samsat Sukaraja Tasikmalaya Triwulan Pertama Mencapai Rp24 M Lebih
Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, mengatakan langkah ini diambil agar masyarakat semakin mudah menunaikan kewajiban pajaknya.
“Selain penyusunan SOP, Tim Pembina Samsat Jabar juga menjalin kerja sama dengan perbankan untuk memperluas akses pembayaran secara digital,” kata dia.
Menurutnya Kolaborasi ini melengkapi inovasi pembayaran digital yang sudah ada sebelumnya melalui aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menjelaskan, upaya ini merupakan bagian dari reformasi layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern. Dengan perluasan aksesibilitas ini, diharapkan pembayaran PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bisa lebih mudah dijangkau.
BACA JUGA: Samsat Soreang Maksimalkan Layanan Pemutihan Pajak, Prioritaskan Kelompok Rentan
“Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam layanan Samsat,” ujar dia.
“Saya harap masyarakat di Jawa Barat dapat merasakan kemudahan dan efisiensi dalam setiap urusan terkait kendaraan bermotor,” kata dia menambahkan.
, Polda Jabar, dan Jasa Raharja ini telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baru.){kind=link}