PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Terungkapnya praktik prostitusi online di kawasan wisata Pangandaran menuai pro dan kontra di kalangan pelaku usaha lokal. Sebagian mengkhawatirkan dampaknya terhadap citra dan geliat sektor pariwisata, sementara sebagian lainnya mendukung langkah penertiban demi terciptanya lingkungan wisata yang sehat dan bersih.
Salah satu pelaku usaha di kawasan Karapyak, Agus Supendi, menyarankan agar penanganan kasus ini dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
Baca Juga: Anjing Liar Serang Ternak Warga Pangandaran, Empat Domba Jadi Korban
“Kalau ingin membuat gebrakan, buat yang lebih baik. Jangan sampai justru mematikan sektor pariwisata,” kata Agus, Sabtu (1/7/2025).
Ia mengusulkan alternatif berupa pengembangan konsep pariwisata syariah yang menurutnya lebih cocok di wilayah Pangandaran. Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar kasus semacam ini tidak menjadi pengalihan isu dari persoalan yang lebih besar.
“Daripada fokus pada kasus seperti ini, lebih baik usut indikasi korupsi di pemerintahan daerah yang justru merugikan rakyat lebih luas,” tegasnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana. Ia justru mendukung penuh tindakan aparat yang mengungkap praktik prostitusi online di kawasan wisata tersebut.
“Saya setuju dengan langkah pengungkapan ini. Dampaknya terhadap pariwisata tidak terlalu signifikan,” ujar Agus Mulyana.
Meski begitu, ia menilai penting adanya kebijakan khusus dari pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengatur tata kelola pariwisata secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami di PHRI akan meningkatkan pengawasan internal. Kemudian mengimbau semua pelaku usaha hotel maupun restoran untuk tidak membuka ruang bagi praktik yang melanggar norma. Termasuk prostitusi online,” tegasnya.
Polemik ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif di tengah upaya menjaga keseimbangan antara keamanan moral dan keberlangsungan ekonomi pariwisata di Pangandaran. Pemerintah daerah pun harapannya mampu merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama.
(Sajidin)
