TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kebijakan Cut Off anggaran yang diberlakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Instruksi Bupati, terus menuai kritik tajam dari anggota legislatif.
Kali ini muncul dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Romli. Ia menilai, cut off di tengah tahun anggaran merupakan kebijakan tidak tepat.
Menurutnya, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keberlangsungan program pembangunan, Bupati Tasikmalaya melalui kebijakannya telah mengakibatkan sejumlah proyek yang telah memasuki tahap kontrak terpaksa ditunda, karena anggaran belum dapat dicairkan.
Kebijakan Cut Off, Tanggun Jawab Moral Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Sorotan
“Cut off harus segera dicabut tanpa harus menunggu anggaran perubahan. Dan tidak ada alasan lain sekalipun alasan efisiensi sebagaimana instruksi Presiden Prabowo,” kata Nanang, Rabu (16/7/2025).
Ia menegaskan, efisiensi anggaran dengan merujuk kepada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pelaksanaanya hanya berlaku pada awal tahun anggaran atau pada bulan Februari sampai dengan Maret.
“Artinya, efisiensi sudah dilakukan di awal tahun. Justru sekarang saatnya anggaran digunakan optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Nanang.
Lebih lanjut ia mengemukakan, jika kebijakan cut off tidak segera dicabut, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar terhadap laju pembangunan daerah. Di samping itu juga pelayanan publik menjadi terganggu demikian pula pada sektor usaha masyarakat akan terdampak.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengakui jika secara pribadi telah menyampaikan kepada bupati, agar cut off tidak berlama-lama apalagi harus menunggu anggaran perubahan.
“Ya karena hari ini cut off, dampaknya cukup terasa. Belanja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi lamban dan tentu berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian publik. Maka sudah saya sarankan agar cut off segera dicabut,” aku Asep.
Meskipun, kata politisi Partai Gerindra ini, secara prinsip ia setuju terhadap sasaran akhir dari kebijakan bupati dengan cut off-nya. Dimana kemampuan anggaran/fiskal yang ada, betul-betul nantinya teroptimalkan untuk pembangunan sesuai program prioritas kepala daerah, salah satunya terkait infrastruktur.
Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meyakinkan, kebijakannya dalam penghentian sementara penggunaan APBD atau cut off, adalah langkah strategis dalam rangka penyesuaian kondisi eksisting fiskal untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih terarah.
“Tanpa kebijakan cut off, akan sulit mengatur ulang pos-pos anggaran dalam APBD perubahan Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, jika seluruh anggaran habis sebelum APBD pembahasan, tidak akan ada ruang fiskal untuk program prioritas baru,” kata Cecep.
(Farhan)
