GARUT,FOKUSJabar.id: DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) gelar audensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait hasil sekaligus status Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Selasa (15/7/2025).
Sebagai informasi, pada tahun 2023 Diskominfo Garut menginisiasi UKW yang biayanya ditanggung APBD.
BACA JUGA:
Lindungi Anak, Pemkab Garut Segera Bentuk KPAD
Ketua Dewan Pembina dan Penasehat DPD IWOI Kabupaten Garut, Solihin mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari para wartawan yang mengikuti UKW.
Bagaimana tidak, hingga saat ini Mereka belum menerima kejelasan terkait hasil akhir dari pelaksanaan UKW tersebut.

“Kami hanya ingin transparansi dari Diskominfo. Rekan-rekan sudah mengikuti proses UKW yang biayanya sekitar Rp200 juta dari APBD. Tapi hingga kini kami belum mengetahui hasilnya. Bahkan, sertifikat-nya pun belum diterima,” ungkap Solihin.
Situasi mulai memanas saat sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi langsung kepada pihak panitia penyelenggara. Sayangnya, panitia tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan cenderung menghindar dari pertanyaan media.
“Yang sangat disayangkan adalah sikap panitia. Mereka seakan tidak siap menghadapi pertanyaan. Padahal ini menyangkut pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran negara,” kata Solihin.
Pihaknya mendesak Diskominfo dan panitia penyelenggara UKW untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka hasil UKW kepada publik.
BACA JUGA:
Soal Pupuk Subsidi, Jurnalis Garut Diancam Sajam
DPD IWOI Garut juga meminta agar lembaga penguji dan pelaksanaan kegiatan diaudit untuk memastikan tidak ada praktik maladministrasi atau penyalahgunaan anggaran.
Tak hanya itu, pihaknya juga bakal melaporkan ke Ombudsman maupun Aparat Penegak Hukum (APH) bila tidak ada itikad baik dari pihak terkait untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat dan kalangan jurnalis.
BACA JUGA:
Bangunan di Jalan Ibrahim Adjie Ditertibkan Pemkab Garut
“UKW seharusnya menjadi sarana meningkatkan profesionalisme jurnalis. Bukan malah membuat bingung dan dugaan negatif terhadap proses pelaksanaannya,” pungkas Solihin.
(Bambang Fouristian)