JAKARTA,FOKUSJabar.id: Program Sekolah Rakyat sebuah gagasan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sekolah Rakyat mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 yang diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (14/7/2025).
BACA JUGA:
Nah Loh! Kades di Garut Bakal di Tes Urine Narkoba
Tujuan program Sekolah Rakyat, menyiapkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang tangguh sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita No4 Presiden. Presiden memahami, pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati.
Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Adita menyebut, hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem. Yakni, kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki akses terhadap pendidikan layak/berkualitas.
Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, hambatan utamanya adalah kondisi ekonomi.
“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis. Namun bagaimana dengan biaya transportasi, uang jajan, seragam dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.
BACA JUGA: PNM Indonesia Ajak Generasi Muda Semangat Berwirausaha
Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama. Seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang layak.
Berdasarkan data BPS (2025), jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kata Dia, kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan SDM. Pasalnya, kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai serta pangan dan gizi yang mencukupi.
Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan.
Selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan.
Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45 persen.
Sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37 persen.
Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 19,20 persen.
Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76 persen keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.
Sementara 8,7 persen anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.
BACA JUGA: Forgaki Indonesia Raya Gelar Rakornas Penguatan dan Peran Organisasi
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12 persen. Dan tingkat SMA mencapai 1,19 persen.
Hal itu mendorong Presiden menggulirkan Program Sekolah Rakyat. Harapannya, anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar akses, melalui pemetaan bakat dan potensi siswa, Sekolah Rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa.
Sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Adita.
(Bambang Fouristian)
, Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan){kind=link}