BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua DPD Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto belum puas dengan kinerja Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM).
Untuk diketahui, Demokrat adalah salah satu partai pengusung KDM di Pilgub Jabar beberapa waktu lalu. Menurut dia, secara umum KDM sudah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.
“Kami akan tetap mengawal setiap janji yang pernah diucapkan KDM. Kita tidak puas begitu saja. Kita ingatkan terus, agar semua yang dijanjikan bisa direalisasikan. Jelas akan terus koordinasi, terutama dalam hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat,” kata Anton di sela Rakerda DPD Demokrat Jabar, di Bandung, Senin (7/7/2025).
BACA JUGA: KDM Usulkan Teras Cihampelas Dibongkar, Ini Kata Wali Kota Bandung
Rakerda Demokrat Jabar
Selain menjadi forum evaluasi internal, Rakerda juga menjadi momen strategis untuk membahas dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rencana pemisahan jadwal Pemilu nasional dan daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa partainya akan mengkaji secara serius keputusan MK yang menyatakan pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional dipisah dari pemilu daerah.
“Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat. Namun kita juga harus melihat implikasinya, termasuk potensi kekosongan jabatan di tingkat DPRD selama dua tahun. Ini perlu dirumuskan langkah antisipasinya, termasuk apa yang harus dikerjakan, ” kata Herman.
Menurut dia, semua harus dibahas, termasuk jika kemungkinan Pemilu pusat dipisah dengan Pemilu daerah.
“Seperti apa konteksnya, DPD nanti merumuskan ke depannya. Belum lagi nanti kalau ada revisi, terbuka atau tertutup. Sehingga raker ini akan merumuskan segala sesuatu yang akan dihadapi dan harus dikerjakan,” kata dia.
(LIN)
.){kind=link}