BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kepala Disdik Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Asep Saeful Gufron menyampaikan, indikasi praktik pungutan liar (pungli) yang sempat mencuat di empat SMP tidak terbukti.
Dia mengatakan, hasil investigasi menunjukkan tidak ditemukan adanya praktik yang melanggar aturan.
BACA JUGA:
Wakil Wali Kota Bandung Ajak Generasi Muda Tidak Apatis Terhadap Politik
“Itu kan baru indikasi, belum mengarah ke hal-hal yang mengarah pada transaksi. Tidak ada bukti yang menunjukkan praktik pungli,” kata Asep di Balai kota, Jalan Wastukencana Kota Bandung, Senin (16/6/2025).
Asep menjelaskan, informasi awal berasal dari laporan Saber Pungli tingkat provinsi dan ditindaklanjuti oleh tim Saber Pungli Kota Bandung serta Inspektorat.
“Alhamdulillah hasilnya menggembirakan. Tidak ada temuan transaksi seperti yang dikhawatirkan. Insya Allah memang tidak ada,” jelasnya.
Asep menyampaikan, langkah utama yang dilakukan Disdik Kota Bandung adalah melakukan konsolidasi internal. Baik di lingkungan dinas maupun dengan para kepala sekolah. Hal itu untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
BACA JUGA:
SPMB 2025 di Kota Bandung Dipastikan Adil dan Transparan
“Kemarin Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan strategi dan arah kebijakan untuk penguatan pelaksanaan SPMB. Kita tegaskan kembali pentingnya integritas dan kerja keras dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di Kota Bandung,” ungkapnya.
Terkait potensi kerawanan dalam pelaksanaan SPMB, Disdik Kota Bandung akan membentuk tim khusus untuk memantau proses tersebut.
“Kami akan lakukan evaluasi terus-menerus. Tim monitoring akan diterjunkan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak manapun,” katanya.
Asep menambahkan, seluruh kepala sekolah telah diingatkan kembali untuk menjalankan SPMB sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama.
BACA JUGA:
Pemkot Bandung Bakal Tempatkan Mesin Insenerator di TPS Sukawarna
“Kami akan terus berkoordinasi dan membangun komunikasi aktif dengan jajaran internal serta para kepala sekolah. Langkah konsolidasi tersebut sangat penting untuk memastikan proses pendidikan berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
, Asep Saeful Gufron menyampaikan, indikasi praktik pungutan liar (pungli) yang sempat){kind=link}