BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dualisme kepemimpinan yang sempat melanda Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pasca-Munaslub 2024 akhirnya menemukan titik terang.
Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada September 2024, Anindya Bakrie, telah dikukuhkan secara resmi pada 16 Januari 2025 di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Momen tersebut sekaligus menjadi penegas bahwa Arsyad Rasyid yang sebelumnya tidak menerima hasil Munaslub, telah menyatakan dukungan dan menerima kepemimpinan Anindya.
BACA JUGA: Kadin Kota Tasikmalaya Jalin Kerjasama Dengan Lembaga Sosial dan Keagamaan
Namun demikian, dampak dualisme tersebut masih terasa hingga ke daerah, salah satunya di Jawa Barat. Hingga kini, masih terdapat klaim kepemimpinan Kadin Jabar yang tidak sesuai dengan garis struktural organisasi pusat.
Ketua SC Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Jabar, Dony Mulyana Kurnia menegaskan, hanya ada satu Kadin Jabar yang sah, yaitu yang berada di bawah kepemimpinan Karateker Agung Suryamal. Kehadiran pihak lain yang mengklaim sebagai Kadin Jabar sebagai bentuk ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.
“Saudara Almer Faiq Rusydi tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum yang sah, Anindya Bakrie. SK yang dia miliki hanya ditandatangani oleh Arsyad Rasyid, dan itu tidak lagi berlaku setelah pengesahan Anindya sebagai Ketum Kadin 2024–2029,” kata Dony.
Surat Edaran Kadin Indonesia
Kadin Indonesia pun telah mengeluarkan surat edaran resmi yang menyatakan tidak mengakui kepemimpinan Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Kadin Jabar.
Bahkan, Ketua Karateker Agung Suryamal telah menerbitkan surat peringatan (SP) agar Almer segera menghentikan penggunaan atribut Kadin dan meninggalkan Kantor Kadin Jabar di Jalan Sukabumi, Kota Bandung.
“Jika tidak mengindahkan peringatan kedua, hingga peringatan ketiga (SP3), maka keanggotaannya bisa dicabut secara permanen. Ini bentuk ketegasan agar organisasi kembali bersatu dan kondusif,” tambah Dony.
Kadin Jabar di bawah Karateker resmi, tengah mempersiapkan Musprov untuk memilih Ketua Kadin Jabar. Agenda ini akan diselenggarakan setelah proses konsolidasi rampung sepenuhnya.
“Kami ingin Kadin Jabar benar-benar menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendukung program pembangunan, dan menyatukan kekuatan pelaku usaha,”kata Dony.
Pihaknya berharap tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di daerah. Dengan pengesahan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang sah, seluruh produk hukum dan keputusan organisasi hanya mengacu pada kepemimpinan baru tersebut. Pihak yang masih bertahan dengan struktur lama diminta untuk segera menyesuaikan diri atau keluar dari lingkungan organisasi.
(LIN)
 Indonesia pasca-Munaslub 2024 akhirnya menemukan titik terang.){kind=link}