BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus berinovasi. Terbaru, ia meresmikan dua kebijakan penting yang akan mengubah wajah desa-desa di Jawa Barat, penerapan e-budgeting untuk keuangan desa dan penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala desa.
Dedi Mulyadi secara resmi menandatangani kebijakan ini, yang akan berlaku untuk sekitar 5.000 desa di Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan membawa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan penyaluran aspirasi politik di tingkat desa.
“Ada dua hal yang hari ini saya tandatangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat,” ujar dia.
BACA JUGA: Wali Kota Tasikmalaya Minta Kepsek Mampu Berinovasi
Kebijakan pertama adalah penerapan e-budgeting. Dengan sistem ini, seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital.
“Uang masuk secara digital, belanja akan secara digital, sehingga kontrol keuangan desa akan semakin baik, terbuka, dan transparan,” katanya.
Ia menambahkan, e-budgeting juga berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dana desa.
Kebijakan kedua adalah e-voting untuk pemilihan kepala desa. Dedi memastikan bahwa warga desa akan dapat memilih pemimpin mereka secara digital.
“Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat,” ujarnya.
Dedi berharap, kombinasi e-budgeting dan e-voting akan menciptakan pemilihan kepala desa yang berbiaya murah, didukung oleh pelayanan publik yang cepat, dan keuangan yang transparan.
“Semoga ini bisa menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.
Rencana untuk mengubah pemilihan kepala desa menjadi sistem digital melalui e-voting sebenarnya sudah disampaikan KDM sebelumnya. Hal ini ia ungkapkan saat pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (15/5/2025).
Berbekal pengalamannya menata sistem desa selama dua periode menjabat Bupati Purwakarta, Dedi ingin membawa perubahan ke era digitalisasi.
“Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba Jawa Barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba,” katanya.
BACA JUGA: Bupati Garut: Profesi Kesehatan adalah Pelayanan Kemanusiaan
Ia juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa agar dana desa disalurkan menggunakan e-budgeting.
“Kenapa? Kalau e-Budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, ke mana pun transfer,” katanya.
