BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembiayaan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap perumusan. Pemkot saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai panduan resmi untuk menjalankan program tersebut.
Baca Juga: Pemkot Bandung Terapkan Jam Malam untuk Pelajar SMP Mulai 2 Juni 2025
“SD dan SMP swasta harus dibiayai berdasarkan keputusan MK. Namun, secara formal, kami masih menunggu juklak dan juknis dari Kemendik Dasmen,” ujar Farhan di kawasan Cicendo, Senin (2/6/2025).
Farhan menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menentukan skema penyaluran subsidi apakah langsung ke sekolah atau kepada siswa karena masih dalam tahap pengkajian. Validitas data dari Dapodik juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan tersebut.
“Kami sedang mempertimbangkan apakah bantuan akan disalurkan langsung ke sekolah atau ke siswa. Ini sangat tergantung pada ketepatan data dari Dapodik,” jelasnya.
Diperkirakan, biaya pendidikan per siswa per tahun mencapai sekitar Rp11,8 juta. Pemkot masih menghitung secara rinci jumlah siswa yang akan menerima bantuan, sekolah mana saja yang memenuhi syarat, serta dari mana sumber anggaran akan diambil.
“Saya ingin melihat dulu hasil analisisnya. Kita bicara tentang biaya operasional sekolah dan pendidikan anak-anak. Estimasinya, Rp11,8 juta per anak per tahun. Siapa saja yang layak dibantu dan dari mana dananya, itu sedang kita hitung agar kebijakan ini berjalan tepat sasaran,” paparnya.
Pemkot Bekerjasama dalam Kajian Bersama UPI Bandung
Meski implementasi kebijakan ini masih menunggu regulasi resmi, Farhan mengungkapkan, sejak Maret 2025, Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk melakukan kajian mendalam.
Kajian tersebut bertujuan memetakan sekolah swasta yang membutuhkan subsidi agar siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengakses pendidikan.
“Kajian sudah kami mulai sejak Maret. Fokusnya adalah menghitung berapa banyak sekolah swasta yang perlu disubsidi agar bisa tetap menerima siswa, karena salah satu tantangan di Bandung adalah kelebihan kursi SMP, terutama di sekolah swasta,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi, Pemkot juga tengah menyusun klasifikasi sekolah berdasarkan level tertentu, yang akan menjadi dasar dalam penyaluran subsidi.
“Kami sedang membuat klasifikasi sekolah menjadi level A, B, C, dan D. Semakin rendah levelnya, misalnya mendekati D, maka semakin layak menerima subsidi,” tutup Farhan.
(Yusuf Mugni)
 terkait pembiayaan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta){kind=link}