BANDUNG,FOKUSjabar.id: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat berharap penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, dan kepolisian dalam memberantas premanisme dapat difokuskan pada destinasi wisata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan, menyusul kesepakatan bersama untuk memberantas aksi premanisme di seluruh wilayah Jawa Barat.
Iendra Sofyan mengungkapkan bahwa isu premanisme berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Oleh karena itu, ia mendesak para bupati dan wali kota bersama jajaran Polres di wilayah masing-masing untuk segera mengimplementasikan MoU tersebut, tidak hanya untuk pariwisata tetapi juga untuk investasi.
“Pak Gubernur sudah melakukan semacam MoU. Terakhir, kan bupati wali kota dengan polres masing-masing di Gedung Pakuan. Saya pikir bupati walikota harus meneruskan programnya, menyusun implementasinya dengan Polres, untuk berbagai aspek terutama wisata,” kata Iendra.
BACA JUGA: Disparbud Jabar Optimistis Target 80 Juta Wisatawan Tercapai Meski Ada Efisiensi Anggaran
Meskipun MoU telah ditandatangani, Iendra menilai implementasi di lapangan oleh para bupati dan wali kota terkait pemberantasan premanisme ini masih belum maksimal. Ia sering kali menemukan praktik premanisme, khususnya dalam bentuk parkir liar.
“Terus terang memang sampai saat ini saya melihat memang masih belum ada tindak lanjut ya dan masih banyak maraknya premanisme ini, paling tidak masalah parkir misalnya,” ujarnya.
Ke depan, Iendra akan melakukan evaluasi secara berkala sebelum memonitoring bersama Disparbud kabupaten/kota terkait implementasi MoU ini, khususnya di destinasi wisata.
BACA JUGA: Disparbud Jabar Upayakan Meratakan Kunjungan Wisatawan, Fokus ke Luar Bandung dan Bogor
“Kami akan melakukan evaluasi ya, sebelum kami monitoring dengan teman-teman Disparbud. Apakah ada tindak lanjut dari MoU bupati wali kota tersebut dengan Polres masing-masing ya,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan wisata yang lebih aman dan nyaman bagi pengunjung, sekaligus mendukung iklim investasi di Jawa Barat.