BANDUNG,FOKUSJabar.id: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat berkomitmen untuk membangun iklim usaha yang kondusif di seluruh wilayah Jabar, termasuk di Kabupaten Garut. Hal ini seiring dengan video viral statemen Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu dalam berbagai platform media sosial terkait maraknya premanisme yang mengganggu dunia usaha di Garut dan memicu aksi cepat lintas lembaga.
Ning Wahyu mengapresiasi respons yang ditunjukkan beberapa instansi terkait di Kabupaten Garut terkait video viral tersebut. Dirinya bersama jajaran pengurus Apindo Jabar pun langsung menghadiri koordinasi strategis bersama dengan Forkopimda Kabupaten Garut di Pendopo Garut, 23 Mei 2025 lalu.
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir secara langsung Bupati Garut H. Abdusy Syakur Amin, Korem 062 Tarumanegara yang diwakili Kasrem Letkol Inf Hamzah Budi Susanto, Wakil Ketua DPRD Garut Ayi Suryana, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Andrik Fachrizal, Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, serta Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Nugroho, S.H., M.H. Hadir pula Polda Jabar yang diwakili Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan serta Ketua APINDO Garut Tedy Golsom.
Dalam pertemuan tersebut, Ning Wahyu memaparkan terkait tantangan yang dihadapi para pengusaha. Bukan hanya masalah reciprocal tarif tetapi beberapa hal lain seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, perizinan, politisasi ketenagakerjaan, hingga gangguan premanisme.
“Khusus terkait gangguan premanisme, bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja. Modusnya bervariasi, mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasarhukum,” kata Ning kepada wartawan, Senin (26/5/2025) malam.
Ning menilai, akan masalah dari kondisi tersebut yakni keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri. Namun, masyarakat tidak memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadai.
“Sebagai solusi jangka panjang, kami dari Apindo Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat. Ini mencakup pada pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer (buyer’s compliance), serta peluang usaha. Edukasi ini pun akan diiringi dengan pelatihan soft skill dan hard skill sebagai jalan masuk keterlibatan warga secara profesional,” Ning Wahyu menuturkan.
Selain itu, lanjut dia, Apindo Jabar pun siap meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut yang berkolaborasi erat dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara dan Forkopimda Garut. Dirinya menilai jika respons cepat dan tegas dari aparat serta pemerintah daerah merupakan salah satu wujud komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Polda Jabar pun sudah menyatakan siap membentuk pos pengamanan industri dan bertindak cepat terhadap setiap laporan. Termasuk Korem dan Kodim yang berkomitmen turun langsung ke lapangan tanpa harus menunggu permintaan, sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap investor,” Ning menambahkan.
Tak hanya itu, Polres Garut pun sudah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik premanisme di wilayahnya. Pun demikian dengan Kejaksaan Negeri Garut yang memastikan akan memberi atensi khusus pada perkara-perkara terkait untuk menimbulkan efek jera.
“Dari sisi regulasi dan fasilitasi, DPRD Garut menyatakan mendukung percepatan pengembangan kawasan industri terpadu agar proses perizinan makin mudah. Bupati Garut beserta jajaran pun menyatakan dukungan penuh terhadap program kami dari Apindo Jabar serta mengapresiasi upaya kami dalam mengedukasi, membina, melatih, dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri. Bahkan terkait perizinan, Bupati telah menginstruksikan Kepada Dinas Investasi agar proses perizinan bisa diproses dengan lancar dan tuntas,” Ning memaparkan.
Ning Wahyu sangat mengapresiasi gerak cepat dan komitmen seluruh pihak dalam menangani persoalanpremanisme ini secara kolaboratif. Pihaknya menekankan pentingnya mengakhiri gangguan-gangguan non-substansial yang menyulitkan pengusaha dan mendorong Garut untuk menjadi model daerah bebas premanisme sekaligus ekosistem bisnis yang sehat dan modern.
“Mari jadikan Garut sebagai contoh daerah naik kelas—profesional, kolaboratif, aman bagi investasi, dan terus bertumbuh secara ekonomi,” Ning Wahyu menegaskan.
(Ageng)
