BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat, termasuk insiden terbaru yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian tersebut dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan mendasar, terutama dalam aspek pengawasan.
Baca Juga: MBG Kota Bandung Lebih dari Sekadar Makanan, Ini Gerakan Sosial yang Inspiratif
“Permintaan maaf secara resmi sudah disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara. Kami sangat menyesalkan kejadian ini, dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan,” kata Adita saat kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
Menurut Adita, program MBG sejatinya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Namun, ia mengakui perlunya evaluasi menyeluruh, khususnya terkait waktu pengiriman makanan yang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kontaminasi.
“Salah satu hal yang menjadi perhatian serius adalah durasi pengiriman makanan. Kami ingin pastikan makanan sampai ke siswa dalam kondisi segar dan aman dikonsumsi,” jelasnya.
Pemilihan bahan makanan juga ikut dievaluasi. Meski prosedur pengawasan sudah ada, peningkatan kualitas pengawasan akan terus menjadi fokus utama.
Dari hasil evaluasi awal, sejumlah mitra pelaksana yang terbukti tidak mematuhi SOP langsung dihentikan kerja samanya.
“Ada mitra yang kami putus kontraknya karena melanggar ketentuan. Ini bentuk komitmen kami dalam menjaga standar kualitas dan keamanan makanan,” tegas Adita.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan program MBG melalui platform pelaporan yang sudah disiapkan. Masukan dari masyarakat dinilai sangat penting untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk aktif memberi masukan. Semua laporan akan ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 menyusul sejumlah kasus keracunan){kind=link}