BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menilai kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk vasektomi melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Terlebih bansos dan penyalurannya kewenangan pusat.
“Kebijakan KDM melampaui kewenangannya sebagai gubenur jika ingin menentukan syarat-syarat bansos. Selama ini bansos itu kewenangan pemerintah di bawah Kemensos. Kecuali bansos itu dikeluarkan oleh Pemprov Jabar,” kata Ono di Bandung, Minggu (4/5/2025).
Ono menyebut bahwa vasektomi adalah metode KB untuk pria yang masih diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut dia, gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun jika bertentangan dengan undang-undang.
“Saat peserta KB dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia. Pelakunya bisa dijerat pasal-pasal khusus yang berkaitan dengan HAM,” kata dia.
KDM Hanya Gimik di Media Sosial
Ono menilai KDM hanya melempar wacana dan melakukan gimik semata agar viral di media sosial. KDM tidak akan berani benar-benar merealisasikan kebijakan terkait vasektomi ini sebagai syarat mendapatkan bansos.
Hal itu menyusul sejumlah “gebrakan’ KDM yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Ini mencontohkan kebijakan tentang siswa nakal yang harus masuk barak militer.
“Ini kan belum menjadi kebijakan yang menyeluruh. Baru dilakukan di Purwakarta. Kemudian terkait pembongkaran bangunan di kawasan Puncak Bogor, dari 12 bangunan, hanya 1 dibongkar, 11 lainnya cuma disegel. Nah, bangunan bermasalah kan bukan hanya ada di Puncak, ada di Lembang, Garut, Kabupaten Bandung, Subang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi menurut saya yang dikejar hanya viralnya saja,” tegas Ono.
Ketua DPD PDIP Jabar ini menyimpulkan, polemik vasektomi ini tidak perlu dibahas panjang karena hanya untuk viral di media sosial saja. Karena, kata Ono, hal ini bertabrakan dengan perundang-undangan dan fatwa MUI.
BACA JUGA: KDM Kebablasan Bicara soal Vasektomi Syarat Penerima Bansos
“Jika benar direalisasikan, konteknya pun hanya untuk bansos Pemprov Jabar, bukan dari pusat. Tapi tetap saja akan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Pergub. Saya yakin KDM tak akan berani merealisasikan kebijakan ini,” kata dia.
Ono menyarankan KDM membuka lapangan kerja seluas-luasanya jika memang ingin menuntaskan masalah kemiskinan di Jabar. Saat ini hampir 2 juta warga Jabar menganggur. Banyak hal yang bisa dilakukan, bukan malah membatasi penerima bansos.
“Masih banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa anak itu anugerah Allah SWT. Jadi bila bansos dikaitkan dengan KB malah tidak merata dan menambah kemiskinan,” kata Ono.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk ‘Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah’ di Gedung Pusdai Jawa Barat 28 April lalu, KDM berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB pria vasektomi.
(LIN)
