spot_img
Rabu 23 April 2025
spot_imgspot_img

Tunjangan Haram Tak Bisa Dinikmati Sendiri, GPI Banjar Desak Kejari Usut Semua Anggota Dewan

BANJAR,FOKUSJabar.id: Ketua Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kota Banjar, Aan Setiana, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD secara menyeluruh. Ia meminta agar tidak hanya Ketua DPRD, DRK, yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut.

Aan menilai, kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada satu orang. Menurutnya, berdasarkan audit kerugian negara yang mencapai Rp 3,52 miliar, seluruh anggota DPRD Kota Banjar diduga turut menerima tunjangan tersebut, sehingga berpotensi ikut menikmati dana yang bermasalah.

Baca Juga: UMKM Naik Kelas, Grab Gandeng Pemkot Banjar Sosialisasi Digitalisasi Kuliner

“Jangan hanya DRK yang diseret. Semua anggota dewan juga menerima tunjangan perumahan dan transportasi, jadi harus diusut semua. Rakyat menunggu keadilan,” tegas Aan, Rabu (23/4/2025).

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Wali Kota (Perwal), besaran tunjangan memang berbeda-beda tiap anggota. Namun demikian, hal itu justru membuka peluang untuk merinci dan mengkalkulasi siapa saja yang turut menikmati dana tersebut dan seberapa besar jumlahnya.

“Kalau sudah jelas siapa yang menerima, maka semua harus bertanggung jawab. Tidak bisa hanya satu orang menanggung dosa berjamaah,” tambahnya.

Aan juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kejari Kota Banjar yang telah menetapkan DRK sebagai tersangka dan menahannya di Rutan Kebon Waru, Bandung. Namun ia berharap Kejari tidak berhenti di situ, meskipun ada wacana soal pengembalian kerugian negara sebagai bentuk penyelesaian hukum.

“Kalau ada yang mengembalikan uang, itu bagus. Tapi itu tidak bisa menghapus tindak pidana. Kami mendesak agar semua yang terlibat juga diproses hukum, bukan hanya dikembalikan uangnya lalu bebas,” ujar Aan.

Sejauh ini, Kejari Kota Banjar baru menetapkan DRK, Ketua DPRD Kota Banjar, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan tersebut. Aan menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar semua yang terlibat diproses secara adil dan transparan.

(Agus)

spot_img

Berita Terbaru