PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Guna meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran merekrut sebanyak 93 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjadi petugas pemungut pajak di desa-desa.
Rekrutmen ini terhadap PPPK yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pemilihannya melalui seleksi internal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga: Kartini dan Cahaya Perempuan, Pesan Bupati Pangandaran di Hari Perjuangan
Kepala Bapenda Pangandaran, Sarlan, menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun 2024. Khususnya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya tergarap di tingkat desa.
“Selama ini volume pekerjaan di desa cukup tinggi, dan tidak semua potensi pendapatan bisa terkelola dengan maksimal. Dengan adanya 93 petugas baru ini, kami ingin memastikan proses pemungutan PBB berjalan lebih lancar dan merata,” ujar Sarlan, Senin (21/4/2025).
Para petugas akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan domisili mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Bapenda di wilayah masing-masing. Tak hanya memungut pajak, mereka juga akan melayani masyarakat dalam berbagai urusan administrasi PBB. Seperti pergantian nama di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), koreksi data tanah dan luas lahan, serta informasi lainnya.
“Pembayaran pajak kini bisa langsung kepada petugas resmi yang telah ditugaskan, bukan lagi melalui perangkat desa. Ini demi memudahkan proses sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Sarlan menambahkan, layanan perubahan data pada SPPT kini jauh lebih praktis. Warga hanya perlu mengisi formulir di desa, melampirkan berkas persyaratan, dan menyerahkannya kepada petugas.
“Seluruh prosesnya cepat, cukup satu hari kerja, dan yang penting tanpa ada pungutan biaya,” tegasnya.
(Sajidin)
 Kabupaten Pangandaran merekrut petugas){kind=link}