BANJAR,FOKUSJabar.id: Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar di bawah kepemimpinan Sri Haryanto kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul belum adanya kejelasan dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar, meskipun tahun 2025 telah memasuki bulan April.
Koordinator Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Soedrajat Argadireja, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan perkara tersebut. Menurutnya, publik berhak mendapat informasi yang transparan terkait perkembangan kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Baca Juga: Kasus Tunjangan tak Jelas, AHS Bakal Menghadap Kajagung
“Kita patut mempertanyakan kinerja Kejari Banjar. Jangan sampai kasus ini hanya menambah daftar panjang perkara dugaan korupsi yang tidak jelas ujungnya,” tegas Soedrajat, Kamis (17/4/2025).
Soedrajat yang akrab disapa Ajat Doglo menambahkan, bahwa dalam kasus ini, Inspektorat Kota Banjar telah menyerahkan hasil audit kepada Kejari. Namun hingga kini belum juga ada penetapan tersangka.
“Apa lagi yang ditunggu? Audit sudah ada, mestinya tinggal umumkan saja ke publik siapa yang bertanggung jawab. Publik sudah lama menantikan kejelasan ini. Jangan sampai kasus ini mandek begitu saja,” tegasnya.
Tak hanya kasus tunjangan DPRD, Soedrajat juga menyoroti sejumlah perkara dugaan korupsi lain yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Di antaranya adalah kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar tahun 2017.
“Dalam perkara APBD Gate itu, puluhan saksi sudah diperiksa. Tapi sampai sekarang tidak jelas arah penyelesaiannya,” katanya.
Selain itu, ia juga menyebut beberapa kasus lain yang bernasib serupa, seperti dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas APEKSI Kota Banjar tahun 2019, kasus Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), pembangunan Jembatan Dobo, dan pembangunan Pasar Karang Taruna.
“Semua kasus itu sama, tidak ada kejelasan hingga hari ini,” pungkas Ajat.
(Agus)