KARAWANG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan rotasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pempro Jabar di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis (27/3/2025).
Pelantikan pejabat eselon II kali ini berbeda dengan sebelumnya yang biasa dilakukan di gedung sate, Dedi Mulyadi memilih melakukan pelantikan di ruang terbuka berbarengan dengan acara pembentukan satgas premanisme.
Sebanyak 25 posisi strategis setingkat kepala dinas, kepala biro, hingga staf ahli gubernur mengalami perubahan.
BACA JUGA: Serentak! 27 Kabupaten/Kota di Jabar Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal yang lumrah dalam dinamika pemerintahan. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas kepada pimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kerja dengan saya tentu capek, banyak gagasan tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa selalu ada solusi,” ujar Dedi Mulyadi, memberikan semangat kepada para pejabat yang baru dilantik.
ia tak lupa menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah memberikan kontribusi di posisi sebelumnya.
“Saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Beberapa nama pejabat eselon II yang mengalami pergeseran antara lain Mas Adi Komar yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menggantikan Ika Mardiah yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Posisi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) kini diisi oleh Akhmad Taufiqurrachman. Sementara itu, Wahyu Mijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kini menempati posisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Terobosan Baru: Pendidikan Bela Negara untuk ASN Jabar
Di tengah acara pelantikan, Gubernur Dedi Mulyadi membuat gebrakan dengan mencetuskan program pendidikan bela negara bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025, dengan melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai pelatih.
“Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi,” katanya.
Menurutnya, pendidikan bela negara ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan kedisiplinan para ASN. Tak hanya itu, Gubernur juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan secara terbuka tidak hanya ASN dengan kinerja terbaik setiap bulannya, tetapi juga ASN yang kinerjanya kurang maksimal.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya. Gubernur menekankan pentingnya keselarasan antara tunjangan yang diterima dengan kinerja yang ditunjukkan oleh para ASN.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Gelar Mudik Gratis 2025, Fasilitasi Ratusan Pemudik Pulang Kampung
“Nanti dalam setiap bulan kepala BKD mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, dan ASN yang kedul atau bekinerja kurang maksimal. Umumkan, di setiap OPD harus diumumkan,” katanya.
Kebijakan rotasi pejabat dan pencanangan pendidikan bela negara ini menjadi sinyal kuat komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pelayanan publik dan pembangunan di Jawa Barat.
,){kind=link}