BANDUNG,FOKUSJabar.id: Mendorong percepatan pembentukan Komisi Peduli Anak Daerah (KPAD) Jabar, Gerakan Peduli Anak (GPA) Jabar beraudiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, beberapa waktu lalu.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan pembentukan KPAD mengacu pada kajian komprehensif yang telah disusun GPA Jabar bersama berbagai pihak.
Ketua GPA Jabar, Olih Solihin, menegaskan bahwa inisiatif pembentukan KPAD Jabar tidak hanya didasari urgensi tingginya kasus kekerasan anak. Lebih dari itu, hasil kajian mendalam yang melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tenaga kesehatan, dan perwakilan komunitas.
BACA JUGA:Cabuli Anak Dibawah Umur, Petugas Perlindungan Anak Divonis Kebiri
“Selama enam bulan terakhir, kami telah melakukan riset partisipatif untuk memetakan akar masalah perlindungan anak di Jabar. Kajian ini menjadi landasan kuat bagi kami untuk mendesak kehadiran KPAD sebagai solusi struktural,”kata Olih.
Petingnya KPAD Awasi Kebijakan Perlindungan Anak
Adapun rekomendasi dalam kajian tersebut, kata Olih, menyoroti pentingnya keberadaan lembaga independen seperti KPAD yang bertugas mengawasi kebijakan perlindungan anak, memantau implementasinya, dan memberikan rekomendasi teknis kepada institusi terkait.
“Misalnya, temuan kami menunjukkan bahwa kolaborasi antar-dinas masih lemah. KPAD nantinya akan mendorong sinergi antara DP3AKB, dinas pendidikan, kepolisian, dan dinas sosial untuk menciptakan sistem responsif,” kata dia.
Legitimasi KPAI
Komisioner KPAI Ai Rahmawati menyatakan bahwa rekomendasi pembetukan KPAD Jabar, sejalan dengan temuan KPAI di lapangan.
“Kami mendukung penuh langkah GPA Jabar, terutama karena mereka telah membangun argumen berbasis data dan melibatkan multipihak,” kata Ai, di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Sementara itu, Kabag Perlindungan Anak DP3AKB Jabar Anjar Yusnidar menyebut bahwa kajian dari GPA Jabar memberikan perspektif holistik.
“Kami mengapresiasi kerja nyata GPA Jabar. Kajian ini akan menjadi referensi penting dalam penyusunan regulasi KPAD,”kata Anjar.
Pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga terkait, untuk membahas langkah teknis pembentukan KPAD. Hasil rapat akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memperoleh keputusan politik.
Pembentukan KPAD Jabar diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga merancang program pencegahan kekerasan anak dengan pendekatan kultural. Terlebih di daerah rawan seperti wilayah pesisir dan perkotaan padat penduduk.
Dengan dukungan kajian ilmiah dan komitmen politik Pemprov Jabar, GPA Jabar optimistis KPAD dapat diwujudkan sebelum akhir 2025.
(LIN)
 Jabar, Gerakan Peduli Anak (GPA) Jabar beraudiensi dengan DP3AKD){kind=link}