BANDUNG,FOKUSJabar.id: PDI Perjuangan meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk lebih tegas dalam menertibkan bangunan-bangunan di kawasan hulu yang berpotensi menyebabkan banjir.
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, langkah ini penting untuk mengoptimalkan mitigasi bencana serta mengedepankan rasa keadilan dalam penanganan bencana.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar Ono dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Fraksi PDIP DPRD Jabar di Bandung, Kamis (20/3/2025).
Ono mendukung keputusan Gubernur Dedi yang membongkar kawasan wisata milik BUMD Jawa Barat, Hibisc Fantasy Puncak, di Kabupaten Bogor.
Pembongkaran Hibisc Fantasy
Menurut dia, pembongkaran tersebut merupakan langkah yang tepat, karena keberadaan bangunan di area tersebut mengurangi lahan serapan, yang akhirnya menjadi salah satu penyebab banjir.
“Harus ada langkah-langkah untuk mengembalikan fungsi serapan. Yang tadinya bangunan, gedung hotel, kafe, harus kembali jadi alam,” kata Ono.
BACA JUGA: PDIP Pangandaran Tanam 1.000 Mangrove, Lestarikan Alam dan Rayakan Ultah Megawati
Ono pun menantang Gubernur Dedi untuk segera membongkar bangunan-bangunan lainnya di kawasan Puncak, termasuk yang dimiliki oleh pihak swasta. Dia menegaskan agar tindakan tegas tidak hanya diterapkan pada bangunan milik BUMD saja.
“PDIP tantang gubernur untuk segera membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang milik swasta juga bongkar dong, jangan hanya yang BUMD saja,” kata dia menambahkan.
Berdasarkan catatan Ono, terdapat setidaknya 10 bangunan lainnya di kawasan Puncak yang harus segera dibongkar, karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan lahannya.
“Saya berharap gubernur setelah ini bergeser ke Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung. Karena saya yakin di sana banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.
Selain itu, Ono mengingatkan bahwa banjir akibat alih fungsi lahan juga terjadi di daerah aliran sungai lainnya seperti Bandung dan Cirebon, yang menyebabkan kerugian dan korban yang besar.
Sekretaris DPD PDIP Jabar, Ketut Sustiawan menambahkan bahwa pemerintah harus berani mengejar pihak-pihak yang memberikan izin terkait alih fungsi lahan tersebut.
“Jadi bukan hanya persoalan membongkar bangunan, tapi harus dikejar juga siapa pihak-pihak yang memberikan izin bangunan-bangunan itu,” kata Ketut.
(LIN)
