JAKARTA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengutamakan rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam penanganan banjir di wilayahnya.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025)
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Serukan Langkah Konkret Atasi Banjir dan Longsor
Menurut Dedi, penanganan banjir saat ini tidak lagi hanya sebatas tanggap darurat, tetapi telah masuk ke tahap rehabilitasi bencana dengan pendekatan jangka menengah.
“Hari ini kita tidak lagi bicara soal penyediaan bahan sembako, alas tidur, atau selimut. Fokus utama kita sekarang adalah rehabilitasi bencana agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Dedi.
Salah satu langkah utama yang akan terlaksana adalah pembangunan tanggul di sepanjang sempadan sungai. Program ini akan melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak banjir.
Dedi menjelaskan bahwa rakor ini juga membahas dua aspek penting dalam rehabilitasi banjir, yaitu penetapan lokasi pembangunan tanggul dan skema pembiayaan.
“Pertama, kita harus segera menetapkan lokasi lahan untuk pembangunan tanggul. Kedua, pembiayaannya akan dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan pemerintah kabupaten/kota. Karena berdasarkan perhitungan kami, angkanya cukup besar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi dari berbagai pihak ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi, sehingga dampak banjir dapat dikendalikan secara lebih efektif.
Sinergi Penanganan Banjir dan Ketahanan Pangan
Selain berfokus pada pengendalian banjir, Dedi juga menyoroti dampak banjir terhadap sektor pertanian. Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola sungai akan berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, terutama produksi beras.
“Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu ini tidak hanya menangani banjir, tetapi juga mendorong ketahanan pangan. Sebab, dampak dari pengelolaan sungai berujung pada produktivitas lahan pertanian, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap produksi beras,” katanya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, penanggulangan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor harus dengan revitalisasi sempadan sungai, pembangunan tanggul, serta bendungan.
BACA JUGA: Bupati Garut Siapkan Penanggulangan Banjir Berkelanjutan
“Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan ini dalam konteks pengendalian banjir. Namun, proses ini membutuhkan pengadaan lahan terlebih dahulu, yang harus mentapkan melalui penlok (penetapan lokasi) oleh kepala daerah,” ujar Nusron.
Menurutnya, kepala daerah yang hadir dalam rakor telah berkomitmen untuk mempercepat penetapan lokasi lahan, sehingga proses pembangunan dapat segera terlaksana.
“Targetnya, pertengahan April penetapan lokasi selesai, akhir Mei pengadaan tanah rampung, dan pada bulan Juni pembangunan tanggul, normalisasi sungai, serta irigasi bisa terlekasana,” kata dia.
Dengan adanya koordinasi lintas sektoral ini, seharusnya proyek rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan dapat berjalan lancar serta menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir di Jawa Barat.
Kebijakan ini juga seharusnya dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang terdampak oleh banjir tahunan.
