BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa pengembalian fungsi hutan merupakan langkah mutlak menangani banjir di berbagai daerah di Jabarsejak 2 Maret 2025.
Dia meminta pemerintah provinsi segera menata ulang kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi wisata maupun perumahan.
“Harus dilakukan penataan kembali kawasan hutan. Saat ini banyak hutan yang berubah menjadi kawasan wisata bahkan perumahan. Hutan harus dikembalikan sesuai fungsinya,” kata Ono Surono di sekretariat DPD PDIP Jabar.
BACA JUGA: PDIP Pangandaran Tanam 1.000 Mangrove, Lestarikan Alam dan Rayakan Ultah Megawati
Banjir kali ini menerjang sejumlah wilayah, termasuk kawasan Puncak di Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Ono, yang pernah duduk di Komisi IV DPR RI, menyoroti bahwa ada lahan-lahan tertentu yang tidak boleh dialihfungsikan, seperti hutan alam, konservasi, dan hutan produksi.
Dorong Penertiban Lahan Wisata dan Perumahan
Ono mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya lahan yang berubah menjadi kawasan wisata, perumahan, rumah makan, bahkan hotel. Dia menegaskan bahwa penataan ulang harus dilakukan tidak hanya di Puncak, tetapi juga di wilayah lain yang mengalami alih fungsi lahan secara masif.
Pihaknya mendorong Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menertibkan kawasan yang telah berubah fungsi, termasuk yang dikelola BUMD maupun swasta. Dia mensinyalir masih banyak lahan milik PTPN VIII dan Perhutani yang kini dijadikan tempat wisata, restoran, hingga perhotelan.
“Saya akan terus pantau sambil mencari data berapa lahan milik PTPN VIII dan berapa milik Perhutani yang beralih fungsi menjadi tempat wisata, restoran, perumahan bahkan perhotelan. Dan kami akan melihat apa dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut,”kata dia.
Tunggu RPJMD untuk Sinkronisasi Kebijakan
Lebih lanjut, Ono menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menangani banjir. Namun, ia masih menanti RPJMD Jabar untuk memastikan kebijakan selaras dengan Perda yang sudah ada.
“Kita akan tunggu seperti apa RPJMD-nya, apakah sudah terakomodir dengan perda yang sudah ada atau memerlukan revisi. Bagaimanapun, penanganan banjir ini perlu gotong royong semua pihak, termasuk rakyat Jawa Barat,” kata Ono.
Banjir yang melanda Jawa Barat menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama dengan mengembalikan fungsi hutan agar bencana serupa tidak terus berulang.
(LIN)
