BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka memantau pelaksanaan tugas dan penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Dalam kesempatan tersebut, Erwin menyampaikan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum daerah.
“Bapak dan ibu tidak perlu khawatir atau takut dalam menegakkan peraturan. Libatkan unsur-unsur lainnya, seperti TNI dan Polri, dalam proses penegakan aturan,” kata Erwin di Kantor Satpol PP Kota Bandung Jalan Martanegara Selasa (25/2/2025).
BACA JUGA: Kirmir Pasar Ancol Jebol, Ini Kata Wakil Wali Kota Bandung
Pihaknya pun akan komitmennya terhadap ketertiban di Kota Bandung, terutama selama bulan Ramadan. Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.
“Sesuai dengan janji politik kami, selama bulan Ramadan ini tidak ada lagi yang menjual minuman beralkohol,” katanya.
Erwin juga mengingatkan, tugas Satpol PP bukan hanya sebatas menegakkan aturan, tetapi juga harus diniatkan sebagai bentuk ibadah.
“Pekerjaan ini bukan sekadar tugas, tapi juga ibadah untuk meraih ridha Allah,”ucapnya.
Meskipun menuntut ketegasan dalam menjalankan tugas, Erwin mengingatkan pentingnya pendekatan yang humanis agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan kondusif.
“Tabayyun dan koordinasi sangat penting. Tujuannya adalah agar Bandung bisa tumbuh sebagai kota yang kondusif,” katanya.
Ia juga mengingatkan petugas untuk selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan penegakan aturan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.
BACA JUGA: Erwan Setiawan Dorong Sinergi Setda Provinsi dan Daerah untuk Wujudkan Jabar Istimewa
Selain membahas penegakan Perda, Erwin juga menyoroti isu persampahan di Kota Bandung. Ia meminta Satpol PP untuk berkoordinasi dengan aparat kewilayahan serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam penanganannya.
“Silakan berkoordinasi dengan aparat setempat dan melibatkan berbagai pihak, seperti ulama serta tokoh masyarakat, agar permasalahan sampah bisa ditangani secara efektif,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni/Anthika Asmara)
 dalam rangka memantau pelaksanaan tugas dan penegakan Peraturan Daerah (Perda).){kind=link}