JAKARTA,FOKUSJabar.id: Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam dua pekan terakhir memicu perdebatan di ruang publik. Media Survei Nasional (MEDIAN) melakukan survei untuk mengukur opini warganet terkait dinamika politik yang berkembang.
Direktur Eksekutif MEDIAN, Rico Marbun, menjelaskan bahwa survei dilakukan untuk memahami persepsi pengguna media sosial terhadap isu Hasto. Survei dilakukan pada 21-22 Februari 2025 dengan melibatkan 518 responden dari 30 provinsi.
“Situasi politik belakangan ini sangat dinamis. Kami ingin mengetahui bagaimana publik memandang isu-isu yang mencuat. Namun, perlu dicatat bahwa survei ini hanya merepresentasikan opini pengguna media sosial, bukan populasi secara keseluruhan,” kata Rico,Senin (24/2/2025).
BACA JUGA: Tiga Paslon Terkuat Pilihan Pemilih Pemula versi Survei Median
Mayoritas Responden Percaya Penahanan Hasto Murni Hukum
Hasil survei menunjukkan bahwa 85,7 persen responden mengetahui isu penahanan Hasto oleh KPK. Dari jumlah tersebut, 55,8 persen menilai penahanan itu sebagai langkah hukum murni. Kemudian 26,6 persen menganggap sebagai tekanan politik.
“Dari 55,8 persen yang percaya ini adalah langkah hukum murni, sebanyak 44,6 persen sepenuhnya setuju, 13,5 persen menilai KPK hanya menjalankan tugasnya, dan 11,4 persen melihatnya sebagai bentuk penegakan hukum yang adil,” kata Rico.
Sementara itu, dari 26,6 persen yang menganggap penahanan bermuatan politik, 28,3 persennya menyebut PDIP sebagai oposisi pemerintah, 15,9 persen mengaitkannya dengan konflik antara PDIP dan Presiden Joko Widodo, serta 10,9 persen menilai ada tekanan dari penguasa.
Sikap Warganet terhadap Instruksi PDIP
Tidak hanya itu, Survei MEDIAN juga mengungkap respons warganet terkait instruksi PDIP agar kepala daerah dari partai tersebut tidak mengikuti retret. Hasilnya, 37,3 persen responden mendukung arahan tersebut, sementara 46,1 persen tidak setuju.
Tagar #Kaburajadulu dan Respons Publik
MEDIAN juga mencatat tingginya popularitas tagar #Kaburajadulu. Sebanyak 85,7 persen responden mengetahui tren ini, dengan 53,7 persen menyatakan setuju dan 34,9 persen tidak setuju, sedangkan 11,4 persen tidak memberikan jawaban.
Dukungan terhadap gerakan ini didominasi oleh kelompok usia 17-39 tahun. Alasan utama mereka adalah sulitnya lapangan kerja (18,3 persen) dan anggapan bahwa pemerintah kurang peduli terhadap rakyat (16,9 persen).
Di sisi lain, mereka yang tidak setuju beralasan bahwa gerakan ini tidak bertanggungjawab (18,2 persen) dan percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi (13,8 persen).
Sebagai informasi, Media Survei Nasional (MEDIAN) merupakan anggota Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) serta terdaftar sebagai lembaga survei dan penghitungan cepat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Januari 2024.
(LIN)
){kind=link}