GARUT,FOKUSJabar.id: Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Garut Jawa Barat (Jabar), Deden Sopian menyimak langkah kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam penataan tata niaga LPG 3 kg.
“Saya sependapat. Dan tentunya mendukung penuh terobosan Beliau yang sangat brilian. Walau diawal pelaksanaan ada gejolak karena ada pihak yang merasa terganggu,” kata Deden Sopian yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Garut.
BACA JUGA:
PJ Wali Kota Bandung Angkat Suara Terkait LPG 3 Kg
Deden mengaku, saat menjadi wakil rakyat kerap menyampaikan kepada peserta audensi yang mengeluhkan harga eceran LPG 3 kg yang mencapai Rp22 ribu-25 ribu per tabung.
Menurut Deden, hal itu terjadi karena ditingkat pengecer tidak ada ketentuan hukum tentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Di mana regulasinya hanya mengatur harga sampai ketingkat pangkalan. Yakni, Rp16 ribu per tabung.
“Kekosongan aturan ini yang dimanfaatkan oleh oknum pangkalan dan distributor,” ungkapnya kepada FOKUSJabar, Sabtu (15/2/2025).
Deden menyebut, di lapangan ada distributor yang merangkap pangkalan bahkan pengecer. Modus yang dilakukan jika satu Delivery Order (DO) 550 tabung, mereka hanya menjual ke masyarakat setempat 100-150 tabung dengan harga HET (Rp16 ribu).
Sisanya mereka jual ke warung pengecer dengan harga Rp19-20 ribu. Dan warung pengecer menjual Rp22-25 ribu.
“Sistem distribusi semacam ini tentunya akan merugikan Masyarakat karena terdapat selisih harga (Rp5 ribu) per tabung,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Pj Bupati Garut Tinjau Ketersediaan LPG 3 Kg di Pasirwangi
“Waktu itu, Garut mendapat pasokan 30 juta tabung per tahun. Jika diuangkan, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp150 milyar,” Deden Sopian menambahkan.
Dengan adanya terobosan dari Menteri ESDM (membuka sub pangkalan di tiap RW) berdampak positif karena bisa menekan harga Rp18-19 ribu.
“Dengan langkah ini kerugian masyarakat bisa ditekan hingga Rp4 ribu per tabung. Dan untuk Kabupaten Garut senilai Rp120 milyar,” tegas Deden Sopian.
Melihat peluang seperti itu, maka Kementerian ESDM membuat terobosan agar pengecer menjadi sub pangkalan. Yaitu di tiap RW/kampung dari awalnya pangkalan 3 -4 desa per titik.
“Sebagai kader Partai Golkar, Saya akan terus mengawal program tentang pendirian sub pangkalan karena akan membantu masyarakat miskin dalam keadilan harga barang subsidi,” ucapnya.
BACA JUGA:
Pesan Terakhir Pj Bupati Garut untuk ASN
Setelah merestrukturisasi tata niaga LPG 3 kg, saat ini Bahlil Lahadalia sedang mengkaji distribusi solar bersubsidi yang banyak diselundupkan dan digunanakan oleh industri dan tambang.
“Langkah yang Beliau lakukan merupakan respon dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan efesiensi anggaran di Kementerian dan Lembaga agar APBN lebih mencerminkan Sila ke 5 dari Pancasila (keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia),” pungkasnya.
(Bambang Fouristian)
, Deden Sopian menyimak langkah kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral){kind=link}