BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengefektifkan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung selama masa kepemimpinannya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran akan mengikuti arahan dari Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
“Semua efisiensi akan mengikuti arahan dari gubernur dan saling menyesuaikan. Tidak mungkin efisiensi secara sepihak,” ujar Farhan di Balai Kota, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Persib Bandung di Prediksi Bakal Kembali Raih Gelar Juara, M Farhan: Kuncinya di Ruang Ganti
Farhan menambahkan telah melakukan pertemuan dengan Dedi Mulyadi terkait penerapan langkah-langkah efisiensi. Penghematan anggaran akan terfokus pada belanja daerah tanpa mengurangi kesejahteraan sumber daya manusia (SDM).
“Hasil rapat semalam dengan Pak Dedi Mulyadi menyepakati percepatan dan penghematan anggaran. Prinsipnya, penghematan ini untuk mengurangi belanja, bukan untuk mengurangi kesejahteraan SDM,” jelasnya.
Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Jadi Fokus Efisiensi
Mengenai kebijakan yang akan terdampak dalam efisiensi anggaran, Farhan menyebut perjalanan dinas ke luar negeri menjadi salah satu aspek utama yang akan dikaji ulang.
“Yang paling memungkinkan untuk dikurangi adalah perjalanan dinas ke luar negeri. Saat ini sudah dalam analisis mengenai perjalanan yang akan dipenuhi dan yang tidak akan dipenuhi. Semua akan berdampak, termasuk kajian-kajian yang masih perlu kita prioritaskan,” ujarnya.
Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan skala prioritas dalam efisiensi anggaran. Pengambilan langkah ini untuk memastikan bahwa penghematan berjalan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan utama kota.
Target Penyelesaian Efisiensi Anggaran
Berdasarkan surat edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penyelesaian efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus rampung pada Juli 2025. Oleh karena itu, Pemkot Bandung kini mempercepat proses perumusan kebijakan efisiensi tersebut.
“Untuk RPJMD dan penyesuaian APBD, sudah ada surat edaran dari Kemendagri yang mengharuskan percepatan. Semua harus selesai pada bulan Juli,” tutup Farhan.
(Yusuf Mugni/Irfansyahriza)
