BANDUNG,FOKUSJabar.id:Sejumlah warga terpaksa mengantre panjang di depan pangkalan gas di Jalan Terusan Suryani, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, pada Senin (3/2/2025). Hal ini terjadi akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 Kg di pengecer, menyusul kebijakan yang hanya mengizinkan penjualan gas LPG di pangkalan berizin.
Salah seorang pedagang masakan, Evi (46), mengaku sudah mengantre sejak pukul 08.00 WIB.
Baca Juga: PJ Wali Kota Bandung Angkat Suara Terkait Kelangkaan Gas LPG 3 Kg
“Iya, jadi agak ribet saja. Saya di sini antre kurang lebih hampir 1 jam. Biasanya menu masakan pagi sudah siap, sekarang jam segini baru bisa isi ulang tabung gas,” kata Evi.
Evi menyebut bahwa dalam sepekan dirinya biasanya menghabiskan sekitar enam tabung gas melon untuk keperluan dagangannya.
“Kalau buat jualan, seminggu enam tabung lah. Jadi sehari satu tabung,” ucapnya.
Meskipun harga di pangkalan lebih murah, yakni Rp16.600, antrean panjang tetap menjadi kendala. Evi juga mengkhawatirkan kondisi lansia yang ikut mengantre demi mendapatkan gas.
“Khawatir terjadi apa-apa, kan sudah sepuh, lalu antreannya lama. Tadi ngobrol ada yang dari jam delapan. Soalnya, harus menunggu stok tabung gas datang dari agen,” ungkapnya.
Kelangkaan Gas Elpiji di Seluruh Indonesia
Sementara itu, PJ Wali Kota Bandung, A Koswara, menyatakan, kelangkaan gas elpiji tidak hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi hampir di seluruh Indonesia.
“Kelangkaan gas elpiji ini terjadi di seluruh Indonesia ya, jadi bukan hanya di Kota Bandung. Kemungkinan ada reformulasi untuk mencari cara distribusi yang lebih baik,” kata Koswara.
Ia menilai bahwa langkah pemerintah saat ini lebih kepada penataan distribusi gas elpiji bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Diharapkan harga yang diterima masyarakat tetap sesuai batas yang telah ditetapkan.
“Saya melihat supply chain-nya terlalu panjang, mulai dari distributor, agen, hingga pengecer. Ini menyebabkan harga jualnya menjadi lebih mahal bagi masyarakat,” ujarnya.
Koswara mengaku masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait peran pemerintah daerah dalam pengendalian distribusi gas bersubsidi tersebut.
“Kemungkinan ada perubahan dalam cara penyalurannya, sehingga dihentikan sementara. Kami juga menunggu pola baru yang akan diterapkan. Jika kami diminta membantu pengendalian, kami siap mendukung,” tambahnya.
(Yusuf Mugni/Irfansyahriza)
