BANJAR,FOKUSJabar.id: Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Banjar, Erni Suwarni, enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai besaran anggaran untuk perawatan gedung DPRD Kota Banjar maupun penggunaannya. Sikap bungkam ini menimbulkan spekulasi di tengah publik, khususnya setelah insiden kebocoran atap di ruang sidang Singa Perbangsa.
Pantauan di lokasi pada Senin pagi (13/01/2025) menunjukkan bahwa kondisi gedung pascainsiden kebocoran atap masih memprihatinkan. Ruang sidang terlihat berantakan, dengan beberapa ember masih diletakkan di tempat sebelumnya untuk menampung air yang menetes.
Baca Juga: Anggaran Perawatan Gedung DPRD Kota Banjar Disoal GPI
Kerusakan juga tampak di beberapa titik gedung, terutama di ruang sidang dan sekretariat. Plafon rusak terlihat mencolok, termasuk di lobi gedung Singa Perbangsa, tepatnya di depan pintu masuk ruang VIP, di mana material plafon masih berserakan di lantai.
Kritik dari Gerakan Pemuda Islam Kota Banjar
Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Banjar, Aan Setiana, mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran untuk perawatan gedung DPRD.
“Anggaran perawatan pasti ada, tapi pertanyaannya adalah berapa besar anggaran itu? Dan kenapa gedung DPRD sampai mengalami kebocoran seperti ini?” ujar Aan.
Aan juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, insiden kebocoran atap menjadi tanda tanya besar apakah anggaran yang ada benar-benar digunakan sesuai tujuan atau hanya dicatat tanpa pelaksanaan yang nyata.
“Kebocoran atap gedung kemarin itu seharusnya tidak terjadi jika perawatan dilakukan dengan baik. Kalau ada anggaran, ke mana penggunaannya? Apakah hanya diserap tanpa hasil?” tegas Aan.
Publik Menunggu Transparansi
Insiden kebocoran dan kerusakan yang terlihat di Gedung DPRD Kota Banjar memperkuat seruan akan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran perawatan gedung. Sikap diam Kabag Umum hanya mempertegas dugaan masyarakat bahwa ada masalah dalam pelaksanaannya.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait untuk menjawab kritik dan memastikan bahwa anggaran publik benar-benar digunakan demi fasilitas dan layanan yang optimal di Gedung DPRD.
(Agus/Irfansyahriza)
