PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran terpilih, Citra Pitriyami, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permintaan fasilitas mobil dinas untuk operasional saat menjabat sebagai Bupati Pangandaran periode mendatang.
Citra mengungkapkan, selama masa penetapan hasil Pilkada Pangandaran 2024, dirinya hanya fokus pada proses pemilihan dan tidak memikirkan hal lain.
Baca Juga: Gedung Baru Mako Polres Pangandaran Diresmikan Kapolda Jabar
“Boro-boro mikirin mobil dinas, buat mikirin menang di Pilkada aja pusing. Waktu ketuk palu penetapan kan tanggal 22, sedangkan pemilihan tanggal 27. Menang atau kalah juga saat itu belum pasti,” ujarnya saat ditemui di Mako Polres Pangandaran, Jumat (10/1/2025).
Siap Pakai Mobil Pribadi
Citra menegaskan bahwa dirinya tidak masalah jika tidak mendapat fasilitas mobil dinas dari pemerintah daerah. Ia menyebut masih memiliki kendaraan pribadi yang dapat digunakan untuk operasional bekerja sebagai bupati.
“Alhamdulillah saya punya mobil sendiri, jadi enggak masalah buat saya. Kalau memang ada mobil dinas ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya siap pakai mobil pribadi untuk kepentingan masyarakat Pangandaran,” tegasnya.
Kontroversi Pengadaan Mobil Dinas Baru
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran terpilih, Citra Pitriyami dan Ino Darsono, akan mendapatkan fasilitas mobil dinas baru yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2025.
Dilaporkan, dua jenis kendaraan yang diusulkan adalah Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 miliar untuk dua unit kendaraan, atau sekitar Rp 700 juta per unit.
Pengadaan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, salah satunya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran.
Protes dari KNPI
Perwakilan KNPI Kabupaten Pangandaran, Rizki Fazri Gunawan, mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas baru tersebut. Mereka bahkan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pangandaran untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait rencana pengadaan yang dianggap kurang mendesak di tengah prioritas kebutuhan masyarakat lainnya.
(Sajidin/Irfansyahriza)
